REPUBLIKA.CO.ID,  STOLCKHOM -- Meski pemerintah Swedia memberlakukan larangan jilbab dan burqa, banyak pihak yang menolak larangan itu. Salah satu pihak yang menolak kebijakan itu adalah institusi pendidikan di Swedia.

Namun, sejumlah guru tetap melaksanakan kebijakan itu. Siswa hanya diperbolehkan mengenakan topi 'kupluk'. Bahkan, dalam pelajaran tertentu, utamanya aktivitas di laboratorium, sejumlah guru meminta siswinya melepas jilbab atau burqa yang dikenakan.

Meski masih banyak pertentangan, pada Desember 2010, Ombudsman Swedia telah menegaskan, larangan jilbab tidak melanggar aturan anti-diskriminasi yang geliatkan pemerintah Swedia. Selepas putusan itu, institusi pendidikan di Swedia segera merombak aturan soal tata cara berpakaian, termasuk bagi siswi berjilbab atau berburqa.

Menteri Pendidikan Swedia, Jan Bjorklund, menyambut baik putusan Ombudsman. Menurutnya, pendidikan itu membutuhkan interaksi antara guru dan siswa tanpa harus terhalang penutup wajah. "Interaksi itu sangat penting," katanya.

Berbeda pendapat, Kepala Persatuan Guru Swedia, Metta Fjelkner, malah mengatakan bahwa keputusan Ombudsman justru akan memecah masyarakat Swedia. Sebab, ada pihak yang menolak pemberlakukan larangan itu. Alasanya, tentu masalah hak asasi. "Saya kira, penting untuk menghormati hak siswa," katanya seperti dilansir di laman neurope.ue.

Tidak ada data statistik resmi soal berapa banyak pelajar muslimah di Swedia yang mengenakan burqa atau niqab. Menurut perkiraan, setidaknya terdapat 100 ribu pelajar muslimah di sana.

Ikuti Whatsapp Channel Republika