REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Pernyataan berbeda yang dikeluarkan pejabat kepolisian atas kasus tabrakan Xenia maut yang dikendarai Afriani Susanti (29 tahun) ,terutama terkait dengan hasil tes dalam penggunaan narkoba oleh Afriani diduga ada permainan .
Menurut pengamat kepolisian dari Universitas Indonesia (UI), Bambang Widodo Umar, hal ini menandakan adanya permainan kasus yang dilakukan polisi.
"Bisa saja 'main-main' dalam kasus ini. Seharusnya dua pernyataan berbeda terkait dengan hasil pemeriksaan tidak perlu terjadi," kata Bambang Widodo Umar yang dihubungi Republika, Selasa (24/1).
Hasil tes pemeriksaan urin terhadap Afriani dan tiga orang temannya yang kini menjadi tersangka berbeda antara hasil tes yang dikeluarkan polisi pada Ahad (22/1) sore dengan Senin (23/1) pagi.
Pada Ahad (22/1) sore, polisi mengatakan hasil tes urin terhadap empat tersangka negatif, artinya tidak ada penggunaan narkoba.
Namun hasil pemeriksaan pada Senin (23/1) yang dilakukan Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menyatakan hasil yang berbeda. Dalam urin empat tersangka ditemukan zat methamphetamine dan diduga para tersangka menggunakan narkoba jenis ekstasi dan shabu.
Namun tersangka belum mengakui dalam mengonsumsi narkoba jenis shabu sebelum terjadinya tabrakan di Jalan Ridwan Rais, Jakarta Pusat pada Ahad (22/1) pukul 11.30 WIB.
Menurut Bambang, adanya informasi yang berbeda ini akan merugikan masyarakat dan juga tersangka. Seharusnya polisi dapat menjaga etika dengan mengeluarkan hasil pemeriksaan yang pasti, apalagi jika dikeluarkan di media massa dan akan diketahui seluruh masyarakat.
"Kalau memang pemeriksaan belum selesai, jangan diungkapkan dulu kepada publik," ujarnya.
Karena kasus tabrakan ini mencuat dan menjadi perhatian publik, ia mengimbau agar polisi lebih berhati-hati dalam mengungkapkan pernyataan. Ia juga meminta agar tidak ada 'main mata' dalam kasus ini. "Ini kan kasus sudah mencuat, saya pikir polisi juga akan hati-hati. Tapi kalau kasus biasa, bisa saja ada 'main-main'," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika