REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kementerian Keuangan mencatat kenaikan harga BBM bersubsidi Rp1.000 per liter dapat menghemat anggaran negara sebesar Rp21 triliun.

"Apabila menaikkan BBM dari Rp 4.500 ke Rp 5.500, dengan kenaikan per Rp 1.000 akan menghemat Rp 2,1 triliun, maka keseluruhan menghemat Rp 21 triliun," ujar pelaksana tugas Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Keuangan, Rofyanto Kurniawan dalam diskusi di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, angka penghematan tersebut lebih tinggi dibandingkan pemerintah berhasil melakukan pengaturan BBM bersubsidi dan program konversi bahan bakar gas di wilayah Jawa dan Bali.

Rofiyanto memaparkan apabila pemerintah bisa menekan konsumsi sesuai kuota volume BBM bersubsidi yang telah ditetapkan sebanyak 40 juta kiloliter maka anggaran yang dapat dihemat sebesar Rp 7,8 triliun hingga Rp 8 triliun.

Sedangkan apabila pemerintah bisa menghemat konsumsi hingga 37,5 juta kiloliter, maka anggaran yang dapat dihemat sebesar Rp 16 triliun.

"Upaya pembatasan apabila berhasil menekan kuota 40 juta kiloliter, anggaran yang berhasil dihemat Rp7,8 triliun. Kalau 37 juta kiloliter bisa Rp16 triliun," kata Rofiyanto.

Ia mengatakan, pemerintah akan terus secara intensif mengupayakan pembatasan BBM bersubsidi dan menyiapkan subsidi bunga kredit bagi stasiun pengisian bahan bakar umum yang menyiapkan pompa pengisian pertamax.

"Kita sedang menyiapkan anggaran agar masyarakat tidak bergantung kepada premium dan beralih ke pertamax," ujarnya. Selain itu, menurut Rofiyanto, upaya pembatasan BBM bersubsidi harus dilakukan agar subsidi dapat diberikan tepat sasaran.

"Upaya ini harus dilakukan agar subsidi jangan diberikan kepada kalangan menengah ke atas," katanya.