REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sejumlah BUMN kontruksi dipastikan akan mengajukan diri menjadi pihak yang akan membangun Jembatan Kutai Kartanegara yang ambruk beberapa waktu lalu. Jembatan ini rencananya akan dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartangara.
Deputi Menteri BUMN bidang Usaha, Infrastruktur dan Logistik, Sumaryanto Widayatin menyatakan, perusahaan BUMN akan mengambil peran untuk menjadi kontraktor jembatan tersebut.
"Termasuk Hutama Karya," katanya di Kementerian Koordinator Perekonomian, Rabu (8/2).
Meskipun saat jembatan tersebut ambruk, Hutama Karya dinilai sebagai pihak yang bertanggung jawab atas ambruknya jembatan Kukar. Namun perusahaan BUMN tersebut tetap harus melalui proses tender. "Nanti semuanya ikut lagi," katanya.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto menyatakan, pemerintah Kabupaten Kutai sudah mengajukan keinginan untuk membangun kembali jembatan tersebut. Menurutnya, pertemuan sudah sering dilakukan Kementrian PU dan Pemkab untuk membahas persoalan ini.
"Kita minta mereka untuk memberi perencanaan terlebih dahulu, nanti kita bentuk tim teknisnya,” katanya. Meski demikian, ditegaskannya, Kemetrian PU tidak akan mengeluarkan anggaran untuk pembangunan Kukar kedua itu. Pembiayaan bakal berasal dari APBD dan melalui proses tender nanti.
Jembatan Kukar ambrol 26 November 2011 lalu. Runtuhnya jembatan yang berada di wilayah Tenggarong, Kalimatan Timur ini memakan korban jiwa hingga 20 orang lebih. Kementerian PU beberapa waktu lalu telah merilis audit terhadap runtuhnya Jembatan jembatan sepanjang 710 meter. Mereka menyatakan, bahwa jembatan tersebut runtuh akibat putusnya hanger yang sedang diangkat atau diperketat (jacking) dalam proses pemeliharaan.
Ketua Tim Evaluasi dan Investigasi Teknik Runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara Iswandi Imran menyatakan, kegagalan pada sistem sambungan antara batang hanger dan kabel utama pada dasarnya terjadi akibat akumulasi masalah sejak jembatan direncanakan. "Pekerjaan pemeliharaan yang tidak terjadwal dengan baik merupakan pemicu akhir runtuhnya jembatan," katanya
Ke depan, menurut Sumaryanto, pemerintah perlu mempercepat aturan khusus semacam SOP pembangunan jembatan bentang panjang. “Peraturan ini memang belum ada, karena sebelumnya tak banyak konstruksi jembatan semacam ini di Indonesia,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika