REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA -- Anak-anak suka sekali dengan jajanan. Di sekitar sekolah, pada umumnya terdapat banyak pedagang jajanan. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mengeluarkan kebijakan mengenai revolusi makanan. Revolusi makanan yang dimaksud, setiap siswa wajib membawa bekal makanan buatan rumah. Kebijakan itu berlaku bagi sekolah dasar. Pasalnya, banyak jajanan anak yang tidak terjamin kesehatannya.

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, mengatakan, para kepala sekolah akan segera dikumpulkan. Tujuannya, untuk membahas mengenai penerapan kebijakan revolusi makanan tersebut. Jika ada kepala sekolah yang tak menerapkan kebijakan itu akan terkena sanksi. "Besok (Kamis) kami akan membahas mengenai kebijakan ini," ujar Dedi, kemarin.

Menurut Dedi, mulai saat ini perlu ada perubahan paradigma mengenai bekal makanan anak. Jangan sampai, anak selalu diberi uang untuk membeli jajanan di sekolah. Jajanan tersebut, tidak terjamin kehigienisannya.

Berdasarkan penelitian petugas dari Dinas Kesehatan setempat, 80 persen jajanan anak di sekolah mengandung zat kimia berbahaya. Karena itu, perlu ada kebiasaan yang mendisiplinkan setiap anak harus membawa bekal buatan ibu masing-masing. Seperti, pola memberi uang saku sebesar Rp 5.000 per hari, harus diubah. Uang saku tersebut diganti dengan dibelikan bahan makanan yang bergizi.

Revolusi makanan ini dampaknya sangat positif. Terutama, bagi anak-anak. Mereka, tetap bisa mendapat asupan makanan. Tapi, jauh lebih bergizi dibanding dengan jajan sembarangan. Supaya kebijakan ini dilaksanakan, Dedi akan mengeluarkan payung hukum. Jadi, siapa saja kepala sekolah yang tidak menjalankannya akan kena sanksi. "Sanksinya berupa skor," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika