REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) resah dengan maraknya aksi pembajakan terhadap piranti lunak (software) di Indonesia. Pasalnya, hal ini akan mengancam industri teknologi informasi (IT), khususnya software Indonesia.

Sekretaris Jenderal MIAP, Justisiari Perdana Kusumah, menyontohkan kebijakan yang ada di negara bagian Washington di AS menerapkan peraturan mengenai produk-produk bajakan. Jika ada negara yang mengekspor ke negara bagian tersebut ternyata dari software bajakan, akan disita negara.

"Misalnya ada produk sepatu dari Indonesia yang akan diekspor ke Washington kalau pakai desain dari software bajakan, akan disita dan akan dituntut kerugiannya," kata Justisiari dalam acara MIAP di Hotel Grand Mahakam, Jakarta, Kamis (16/2).

Ia memaparkan ada sekitar 500 perusahaan Indonesia yang bekerja sama dengan perusahaan di Washington yang menjadi target pasar produk Indonesia. Kalau kebijakan tersebut diberlakukan di seluruh negara bagian di AS, tentunya akan sangat merugikan industri IT dari Indonesia."Jangan sampai para pengusaha kita tidak ngeh dengan adanya perkembangan ini," imbaunya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika