REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Hanura, Akbar Faisal, berharap agar tidak ada kepentingan pemerintah yang menumpang dalam rencana untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mendatang.

"Jangan ada lagi akal bulus pemerintah soal kenaikan harga BBM, misalnya dengan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) seperti waktu sebelumnya," kata Akbar dalam pidato singkatnya ketika menerima penghargaan sebagai Politisi Oposisi Pemerintah Paling Berpengaruh dari Charta Politika di Jakarta, Selasa malam.

Akbar memaparkan, sebelumnya kenaikan harga BBM telah dikaji oleh Tim Kajian Program Pembatasan BBM Subsidi yang diketuai oleh Anggito Abimanyu. Tim tersebut sempat mengeluarkan opsi untuk menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 500 per liter. Tetapi, kata Akbar, hasil kajian tim yang terdiri dari tiga universitas itu lantas tidak dipakai.

"Kami (Fraksi Hanura) tidak setuju terhadap kenaikan harga BBM. Menurut kami, pemerintah ragu-ragu sehingga agak terlambat dalam mengambil keputusan," katanya.

Namun menurut Akbar, jika memang harga BBM tetap dinaikkan, maka tidak perlu ada pemberian bantuan kepada masyarakat, seperti model BLT yang diberikan menjelang pelaksanaan pemilihan umum.

"Kami tidak setuju terhadap kenaikan, dan lebih tidak setuju lagi jika ada embel-embel di belakangnya," tegas Akbar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika