Jumat 02 Mar 2012 08:00 WIB

Uni Eropa Siap Bombardir Suriah dengan Sanksi Baru

Bendera Uni Eropa
Bendera Uni Eropa

REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS---Para pemimpin Eropa berjanji untuk memperketat jerat terhadap Suriah dengan sanksi-sanksi baru untuk mengakhiri kekerasan dan pelanggaran hak asasi oleh rezim itu.

Sebuah draft pernyataan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Uni Eropa yang diperoleh AFP mengatakan bahwa blok 27-negara itu "menegaskan komitmennya untuk lebih meningkatkan tekanan pada rezim Suriah selama kekerasan dan pelanggaran HAM terus berlangsung".

Rancangan pernyataan juga meminta para menteri luar negeri Uni Eropa untuk mempersiapkan tindakan lainnya ditujukan membatasi tindakan-tindakan kekerasan rezim itu.

Para menteri Uni Eropa pekan lalu mengeluarkan sanksi-sanksi baru terhadap Suriah, termasuk pembekuan aset-aset Bank Sentralnya, putaran ke-12 sanksi Uni Eropa terhadap rezim Presiden Bashar al-Assad.

Tindakan-tindakan juga termasuk pembekuan aset dan larangan perjalanan pada tujuh menteri Suriah, larangan perdagangan emas dan logam mulia serta larangan penerbangan kargo ke Uni Eropa yang dioperasikan oleh Suriah. Uni Eropa telah memasukkan ke dalam daftar hitam hampir 150 perusahaan dan orang Suriah. 

Sementara itu di Aljier, Aljazair dan Cina pada Rabu mendesak segera diakhirinya kekerasan di Suriah, pada saat tentara Suriah menyerang Kabupaten Homs yang dikuasai pemberontak setelah menembakinya selama 26 hari berturut-turut.

Menteri luar negeri kedua negara, Mourad Medelci dan Yang Jiechi, sepakat dalam pembicaraan melalui telepon mengenai perlunya "mencapai penghentian segera semua kekerasan" di negara itu, kata juru bicara kementerian luar negeri Aljazair Amar Belani.

Percakapan tersebut terjadi atas permintaan menteri China, kata Kantor Berita APS mengutip pernyataan juru bicara itu.

Kedua menteri juga membahas bagaimana dialog "politik nasional dapat diluncurkan antara semua pihak yang terlibat" sehingga solusi yang langgeng dan damai dapat ditemukan tanpa campur tangan asing. Solusi tersebut harus didasarkan "pada pilihan bebas rakyat Suriah dan menghormati kesatuan dan kedaulatan Suriah", kata Belani.

Yang Jiechi telah mengatakan kepada Ketua Liga Arab Nabil al-Arabi bahwa bantuan kemanusiaan internasional harus diizinkan masuk ke Suriah, kata media pemerintah Cina sebelumnya.

Cina dan Rusia telah memblokir upaya Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa untuk mengadopsi resolusi tentang Suriah, di mana para pemantau memperkirakan lebih dari 7.600 orang telah tewas sejak tindakan keras terhadap para pemrotes anti pemerintah dimulai. Cina dan Rusia menolak campur tangan asing dalam penyelesaian masalah Suriah.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement