REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj, meminta pemerintah mengkaji ulang rencana menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Sebisa mungkin rencana kenaikan harga yang sudah dilaporkan ke DPR tidak direalisasikan, karena akan semakin membebani rakyat.

"Harga BBM kalau bisa jangan dinaikkan. Sebisa mungkin pemerintah harus mencari jalan keluar lain, agar rakyat tidak semakin terbebani," kata Kiai Said di Jakarta, Senin (5/3).

Jika nantinya pemerintah memang harus menaikkan harga BBM, keputusan tersebut diharapkan merupakan pilihan terakhir dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. "Kalau memang sudah sangat terpaksa, artinya subsidi dianggap akan semakin memberatkan, ya, tidak masalah. Tapi itu harus pilihan terakhir," tambahnya tegas.

Terkait rencana pemerintah memberikan kompensasi atas kenaikan harga BBM, Kiai Said meminta agar disalurkan dalam bentuk yang lebih mendidik, semisal, pemberian modal kerja, tambahan subsidi pendidikan dan peningkatan kesejahteraan rakyat lainnya.

"BLT (Bantuan Langsung Tunai) tidak mendidik. Kami tidak setuju kalau nantinya BBM terpaksa dinaikkan, tapi kompensasinya diberikan berbentuk BLT," ujar Kiai Said.

Pemerintah berencana menaikkan harga BBM, dengan alasan subsidi yang saat ini diberikan terlampau besar dan memberatkan APBN. Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia sudah melaporke DPR terkait rencana kenaikan harga BBM tersebut, namun belum mengungkapkan besaran kenaikan harganya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika