REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Fraksi Partai Demokrat di DPR yang menyetujui kenaikan harga BBM ternyata tidak didukung pemilihnya.

Lingkaran Survey Indonesia (LSI) dalam surveynya menyimpulkan 87,41 persen pemilih Demokrat tidak menyetujui kenaikan BBM. Hal yang sama juga terjadi pada pemilih partai yang tergabung dalam Setgab.

Berdasarkan hasil survey LSI, menunjukkan hampir semua pemilih parpol pendukung pemerintah SBY-Boediono menolak kenaikan BBM. Pemilih partai Golkar sebanyak 90,57 persen menolak kenaikan BBM, PPP (92,31%), PKB (95%).

Dari pemilih partai non koalisi: sejumlah 88,89 persen pemilih PDIP, 95 persen pemilih Gerindra dan 68,42 persen pemilih partai lainnya (Hanura), menolak kebijakan kenaikan harga BBM.

"Ini menciptakan ketidakselarasan antara rakyat dengan wakilnya," papar peneliti LSI, Adjie Alfaraby, di Jakarta, Ahad (11/3).

Hasil survey ini menunjukkan kebijakan partai atau fraksi mengabaikan suara konstituen mereka. Hal ini dinilainya sebagai bentuk pengkhianatan partai terhadap pemilih atau pendukungnya.

Menurutnya, partai harus mengevaluasi diri terkait dengan kebijakan ini. Pemilih mereka harus mendapatkan pemahaman lebih jelas agar kebijakan pemerintah ini dapat diterima.

Ikuti Whatsapp Channel Republika