REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Walisongo Semarang menuntut DPRD Jawa Tengah menolak rencana kenaikan BBM. Aksi protes diikuti sekitar ratusan simpatisan.
Mereka menginginkan DPRD Jateng memiliki satu suara menolak kenaikan BBM sehingga nantinya kebulatan tersebut bisa menjadi pertimbangan pemerintah pusat sebelum pada akhirnya harga BBM benar-benar dinaikkan.
"Kami ingin semua kalangan DPRD Jateng berpihak pada rakyat, tolak kenaikan harga BBM," ujar koordinator aksi, Risya Islami di sela-sela aksi di depan gedung DPRD Jateng, Jalan Pahlawan, Semarang, Rabu (14/3).
Risya, mewakili teman-temannya menuding alasan pemerintah bahwa beban APBN sudah terlalu berat hanyalah omong kosong. Pasalnya, kata Risya, alasan yang digunakan pemerintah untuk menaikkan BBM adalah alasan yang sama tiap tahunnya.
Dirinya mengatakan naiknya harga BBM sebagai bukti semakin naiknya kebodohan dan kelalaian pemerintah sehingga rakyat yang harus menanggung dampaknya.
"Apa pemerintah tidak bisa mengendalikan kenaikan BBM tanpa menyengsarakan rakyat kecil," ucapnya.
Peserta aksi sempat memaksa memasuki gedung DPRD. Hal ini lantaran tidak ada Ketua DPRD ataupun ketua fraksi yang bisa menemui mereka. Massa pun menolak ketika hanya anggota sekwan yang hendak menemui mereka.
"Kami cuma mau ditemui oleh Ketua DPRD atau ketua fraksi," teriaknya. Bahkan dua peserta aksi sempat memanjat pagar gedung. Mereka sempat mengancam akan menginap hingga malam.
Namun setelah diberi pemahaman bahwa baik Ketua DPRD dan para ketua fraksi sedang melakukan kunker ke luar kota, peserta aksi menerimanya. Akhirnya, para peserta aksi ditemui oleh anggota Komisi E DPRD Jateng, Syamsul Ma'arif. Syamsul mengatakan bahwa pemikiran para mahasiswa PMII tersebut sejalan dengan pemikirannya. "Saya adalah kyai NU, bapaknya PMII, Insya Allah pemikiran kita sama untuk menolak kenaikan BBMn" ujarnya di tengah-tengah peserta aksi.
Politisi dari Fraksi PKB tersebut mengatakan dengan adanya kenaikan BBM, maka tidak menutup kemungkinan harga-harga bahan pokok lain akan ikut naik. "Masih banyak masyarakat kelaparan, kalau harga sembako naik, masyarakat kelaparan, siapa yang akan membiayai," katanya.
Bantuan langsung tunai (BLT) yang direncanakan diberikan oleh pemerintah dinilai kurang membantu. "Kalau BLT hanya tiga bulan, tapi setelah itu, bagaimana nasib mayarakat," ujar Syamsul.
Pihaknya menjamin akan menyampaikan aspirasi PMII tersebut ke pimpinan dewan sehingga bisa diteruskan ke pemerintah pusat. Dalam kesempatan tersebut, peserta aksi meminta Syamsul menandatangani surat perjanjian yang berisikan komitmen DPRD Jateng untuk menolak kenaikan BBM. Syamsul pun mau menandatangani perjanjian tersebut.
"Terima kasih atas kedatangan PMII, jika ada kebijakan pemerintah yang melukai rakyat kecil silahkan disampaikan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika