REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO -- Aksi menentang rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM makin marak. Di Purwokerto, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi IMM (Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah) Purwokerto, menggelar aksi menolak rencana kebijakan tersebut, Rabu (14/3). Menurut mereka, kebijakan kenaikan harga BBM hanya menyengsarakan rakyat namun memakmurkan birokrasi.
"Alasan pemerintah menaikkan harga BBM untuk menyelamatkan APBN, adalah alasan yang mengada-ada. Pemerintah sebenarnya bisa menyelamatkan APBN, asalkan anggaran untuk belanja birokrasi bisa dihemat," kata koordinator aksi, Irfan Fatkhurohman.
Kenyataannya, saat ini lanjut Irfan, pemerintah justru makin mengurangi anggaran pembangunan yang manfaatnya sangat besar bagi masyarakat banyak, sementara anggaran belanja untuk birokrasi justru terus bertambah besar dengan kenaikan gaji pegawai yang terus menerus tanpa memperhatikan kondisi kelompok masyarakat lainnya.
Aksi penolakan rencana kenaikan harga BBM tersebut dilakukan di Jalan Jenderal Soedirman yang berada di pusat kota Purwokerto. Dalam aksi tersebut, mahasiswa sempat memblokir jalan dan membakar tiga ban bekas di tengah jalan. Akibatnya, lalu lintas di tengah kota Purwokerto sempat tersendat kemudian dialihkan ke jalan alternatif.
Irfan mengatakan, rencana pemerintah menaikan harga BBM yang disebut pemerintah sebagai upaya untuk menyelamatkan APBN, hanya merupakan upaya pemerintah untuk melakukan kebohongan publik. "Masih banyak cara yang sebenarnya bisa dilakukan untuk menyelamatkan APBN, daripada harus dengan cara menaikkan harga BBM," jelas Irfan.
Bila pemerintah benar-benar berencana menaikkan harga BBM dan secara bertahap menghilangkan subsidi BBM, Irfan menyebutkan, pemerintah berarti telah melanggar konstitusi. Dalam konstitusi disebutkan, pemerintah wajib melindungi hajat kepentingan orang banyak untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.
"BBM adalah komoditas strategis penting bagi masyarakat, sehingga sudah seharusnya pemerintah memberikan subsidi BBM. Bukan malah melepas harga BBM sesuai mekanisme pasar," jelas Irfan.
Ia mengingatkan, kelompok masyarakat yang paling terpukul oleh kenaikan harga BBM adalah kelompok masyarakat bawah. Hal ini karena kenaikan harga BBM akan langsung diikuti kenaikan harga sembako dan transportasi umum.
Rini Setyowati, orator lainnya, mengatakan setiap tahun pemerintah terus mengurangi subsidi untuk rakyat. “Tahun ini subsidi yang dinikmati masyarakat kecil semakin berkurang hingga tiga persen dibanding tahun lalu,” kata dia.
Menurut dia, kebijakan kenaikan harga BBM tersebut hanya akal-akalan pemerintah saja. "Untuk itu, kalau harga BBM benar-benar dinaikkan pada April mendatang, maka SBY-Boediono harus turun,'' tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika