REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Para menteri luar negeri Uni Eropa (UE) mempertimbangkan untuk menarik semua duta besar blok 27 negara itu keluar dari Suriah, pekan depan. Pertemuan direncanakan di Brussels, Kamis dan Jumat depan, termasuk Menteri Luar Negeri Turki, Ahmet Davutoglu, akan datang. "Kami bakal membahas kemungkinan penutupan kedutaan besar UE di Suriah," kata dua sumber senior Uni Eropa mengkonfirmasikan kepada AFP, Jumat (16/3).
Seorang pejabat UE mengatakan, penarikan terkoordinasi semua kontak diplomatik mereka dengan Damaskus menjelang desakan baru di PBB untuk tindakan terhadap rezim Presiden Bashar al-Assad. Namun, soal masalah ini yang dibahas oleh Layanan Aksi Eksternal Uni Eropa (EEAS), juru bicara kepala EEAS Catherine Ashton, Michael Mann, mengatakan bahwa sejumlah pilihan tetap pada rencana semula.
"Manajer tertinggi UE, Ashton, telah menetapkan alternatif bahwa semua delegasi Uni Eropa akan melakukannya, beberapa masih, dan tidak ada gerakan," kata Mann. Dia menambahkan bahwa benang merah Ashton berpusat pada Uni Eropa.
Davutoglu bakal jadi pembicara kunci. Dia akan memberikan penjelasan singkat mengenai politik dialog antara pemerintah (di Damaskus) dan oposisi politik di dalam dan luar negeri. Selain itu, bahasannya juga mengupas inisiatif diplomatik terbaru tentang Iran dan Proses perdamaian Timur Tengah, kata sumber itu.
Para EEAS juga terlibat dalam kontak diplomatik dengan Rusia dan Cina serta negara-negara BRIC lain, yang berarti India dan Brazil, kata seorang pejabat UE, dengan tujuan untuk mengatasi perlawanan di Dewan Keamanan PBB demi terkoordinasinya tindakan terhadap Suriah.
Dewan Keamanan telah gagal menyepakati resolusi mengutuk selama setahun represi di Suriah di mana lebih dari 8.000 orang tewas, kata PBB. Dua draft resolusi diblokir oleh Rusia dan China, dua anggota tetap Dewan Keamanan dengan hak veto. PBB mengatakan, Kamis bahwa pihaknya akan mengirim ahli ke Suriah yang dipimpin oleh misi kemanusiaan pemerintah, sementara pemimpin PBB Ban Ki-moon mengecam represi brutal tahun lalu oleh rezim Assad.
Ikuti Whatsapp Channel Republika