REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- PBB dan staf dari Organisasi Kerjasama Islam (OKI) akan mengirim tim kemanusiaan untuk memantau kondisi terkini di Suriah yang dikuasai oposisi pada akhir pekan ini. “Pentingnya akses tanpa hambatan untuk mengetahui secara persis kebutuhan mendesak dan pemberian bantuan kesehatan ke Suriah,” kata Kepala Urusan Kemanusiaan PBB, Valerie Amos, Kamis (15/3).
Tim kemanusiaan akan dipimpin oleh Pemerintah Suriah. Amos meminta tim ini bekerja secara netral dan tidak memihak. “Jangan sampai waktu terbuang percuma,” kata Amos. Tim gabungan akan mengunjungi Homs, Hama, Tartous, Latakia, Alepoo, pedesaan Damaskus, Deera dan kota-kota lainnya. Sementara kota terakhir yang belum lama ini terjadi bentrokan, yakni Idlib tidak terdaftar.
Beberapa diplomat mengatakan kepada Reuters, Amos menginginkan tim dapat masuk ke Idlib, namun Pemerintah Suriah menolaknya. Sebelumnya, Amos pada pekan lalu mengunjungi Homs. Ia menggambarkan Homs dalam keadaan hancur setelah pertempuran selama sebulan.
Pengumuman rencana kedatangan tim kemanusiaan PBB ini bertepatan setahun aksi perlawanan terhadap rezim Bashir al-Assad. Menurut PBB, lebih dari 8.000 warga Suriah tewas. Keputusan pengiriman tim kemanusiaan PBB ini menyusul seruan sekitar 200 LSM hak asasi manusia kepada Rusia dan Cina untuk mendukung kebijakan PBB terhadap pemerintahan Presiden Assad.
Sementara itu, pada Kamis, empat anggota Dewan Kerjasama Teluk (GCC) telah memutuskan untuk bergabung dengan anggota lain menutup kedutaan mereka di Suriah. Keempat negara tersebut adalah Uni Emirat Arab, Qatar, Oman dan Kuwait. Sebelumnya, Arab Saudi dan Bahrain sudah menutup kedubesnya di Suriah.
Saudi Press Agency (SPA) mengutip Sekretaris Jenderal GCC Abdullatif al-Zayani mengatakan rezim Suriah terus menerus menyiksa orang Suriah dan mengabaikan segala upaya jalan keluar yang ditawarkan kalangan internasional. Zayani meminta masyarakat internasional untuk mengambil tindakan tegas dan cepat untuk menghentikan pembunuhan di Suriah.
Tidak berbeda, negara anggota Uni Eropa (UE) juga berencana menarik seluruh dubes dan diplomat di Suriah. Pra menteri luar negeri dari 27 negara anggota Uni Eropa akan menggelar pertemuan pekan depan di Brussels, Belgia pada Kamis (22/3) dan Jumat (23/3). Pertemuan ini akan diikuti oleh Menlu Turki, Ahmet Davutoglu. "Pertemuan fokus pada kemungkinan penutupan kedutaan-kedutaan negara-negara UE di Suriah," kata sumber dari kalangan pejabat Uni Eropa kepada AFP.
Sementara itu, pasukan keamanan Suriah melakukan serangan militer ke Deraa selatan yang dikenal sebagai lokasi lahirnya gerakan protes anti pemerintah. Sebanyak 45 warga sipil tewas di provinsi perbatasan, termasuk 23 tubuuh ditemukan dengan tangan terikat di belakang punggung mereka
Pemerintah Turki menyatakan ada peningkatan jumlah pengungsi asal Suriah yang melintasi perbatasan, belakangan. "Jumlah pengungsi Suriah terus membludak. Semula sehari sekitar 1.000 orang, sekarang naik menjadi 14.700 secara total," kata juru bicara Kementerian luar negeri Turki, Selcuk Unal, kepada wartawan di Ankara.
Adapun Menteri Luar Negeri Perancis, Alain Juppe menolak permintaan oposisi Suriah yang menginginkan untuk dipersenjatai. "Oposisi Suriah sangat terpecah belah, bila kami memberikan senjatanya ke beberapa fraksi, hal itu sama saja dengan mengantarkan Suriah ke perang saudara. Perang saudara dikhawatirkan muncul antara warga Kristen, Sunni, dan Syiah," ujar Juppe, seperti dikutip AP.
Utusan Liga Arab dan PBB untuk Suriah, Kofi Annan, dijadwalkan memberikan penjelasan kepada Dewan Keamanan PBB pada Jumat tentang pembicaraan di Suriah. "Pintu dialog masih terbuka. Kami masih terlibat dengan pihak berwenang Suriah atas proposal Annan. Dia telah melakukan kontak dengan menteri luar negeri Suriah, aktor internasional, dan negara-negara anggota yang berpengaruh " kata juru bicara Annan, Ahmad Fawzi di Jenewa.
Sementara itu, para diplomat Barat pesimis akan keberhasilan misi Annan. Seorang diplomat senior di wilayah tersebut mengatakan Damaskus telah menolak usulan Annan.
