Ahad 25 Mar 2012 15:33 WIB

Kenaikan BBM Untungkan Pemerintahan Pasca-SBY

Rep: Dwi Murdaningsih/ Red: Dewi Mardiani
Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono berbicara saat memberikan pembekalan kader di kediamannya, Cikeas, Jawa Barat, Ahad (18/3)malam. Pertemuan ini membicarakan persoalan bangsa, termasuk rencana kenaikan BBM.
Foto: Republika/ Tahta Aidilla
Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono berbicara saat memberikan pembekalan kader di kediamannya, Cikeas, Jawa Barat, Ahad (18/3)malam. Pertemuan ini membicarakan persoalan bangsa, termasuk rencana kenaikan BBM.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kenaikan harga BBM dinilai bisa menyehatkan anggaran negara. Ketua Biro Perimbangan Keuangan Daerah DPP Partai Demokrat, Muhammad Husni Thamrin, mengungkapkan ketika harga BBM dinaikan, Indonesia bisa menghemat Rp 109,8 triliun dari anggaran.

Thamrin menuturkan, langkah pahit yang diambil oleh pemerintahan SBY saat ini menurutnya justru dirasa menguntungkan pemerintahan pasca-SBY. Adanya kenaikan BBM, menurut dia akan membantu pemerintahan agar tidak terbebani dengan pemberian subsidi terus menurun. "Langkah pahit tapi keuntungannya diperoleh dari pemerintah berikutnya," ujar Thamrin, Ahad (25/3).

Menurutnya, jika harga BBM tidak dinaikkan di tengah naiknya harga minyak dunia, Indonesia bisa mengalami defisit anggaran hingga Rp 299 T atau sekitar 3,5 persen. "Bukan hanya mengurangi subsidi, tapi membantu anggaran lebih sehat," ujarnya.

Ia menekankan, kenaikan BBM justru didorong oleh keberpihakan pada rakyat kecil. Selama ini ia melihat subsidi BBM lebih banyak dinikmati oleh kalangan menengah ke atas. Subsidi yang dicabut ini, menurut dia bisa dialihkan untuk pembangunan infrastruktur. "Kenaikan harga BBM juga mencegah terjadinya penyelundupan premium dan solar," ungkapnya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement