REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Jawa Barat menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Kenaikan harga BBM dinilai akan sangat menyengsarakan rakyat kelas bawah.
''Kenaikan BBM bukan solusi yang tepat. Secara tegas, PW Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Barat menolak keras kenaikan harga BBM,'' ujar Ketua Advokasi PW IPM Jawa Barat, Neni Nurhayati dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id.
PW IPM Jabar memandang kenaikan harga BBM merupakan kebijakan yang dibuat untuk mengurangi subsidi BBM dan menyerahkan harga BBM sesuai harga pasar. ''Hal tersebut sejalan dengan kepentingan Pemodal Internasional dalam mendorong agenda “liberaliasi sector energi (Migas dan Listrik)” di Indonesia. Kebijakan ini ditujukan untuk mendominasi sektor energi nasional dari hulu ke hilir,'' ungkap Neni.
Dalam pernyataan sikapnya, PW IPM Jabar menyatakan menolak kenaikan harga BBM yang merupakan kebijakan liberalisasi, privatisasi, komersialisasi dan korporatisasi sektor energi di Indonesia yang merupakan pelanggaran konstitusi (UUD 1945) dan tidak berpihak kepada rakyat.
''Mendesak Pemerintah melakukan renegosiasi kontrak-kontrak Migas yang merugikan perekonomian Nasional,'' cetus Neni. PW PIM Jabar juga mendesak pemerintah melakukan renegosiasi penghapusan/pengurangan pembayaran utang luar negeri dengan pihak kreditor bilateral dan multilateral.
IPM Jabar juga mendesak Pemerintah dan DPR melakukan efisiensi belanja negara untuk kebutuhan birokrasi dalam APBN. ''Mendesak Pemerintah dan DPR melakukan revisi UU Migas dan UU Energi agar sesuai dengan Konstitusi. Maksimalkan penggunaan energi yang merakyat, murah dan massal seperti tenaga air, angin, matahari, gelombang laut, biogas, dan lain-lainnya.''
Ikuti Whatsapp Channel Republika