REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Bambang Widianto, mengatakan pihaknya sudah mengantisipasi agar penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tepat sasaran. Dengan begitu, potensi terjadinya konflik sosial akibat ada orang miskin dan tak mampu yang tak mendapat BLSM, bisa dihindari.

“Kami sudah lakukan upaya agar hal itu tidak terjadi,” kata Bambang, Kamis (29/3). Dia menyatakan, penyaluran BLSM dimulai pada 2 April, atau sehari setelah kenaikan BBM. Penyaluran dilakukan cepat agar dampak penggerusan daya beli 18,1 juta warga miskin tidak besar.

Karena itu, lanjutnya, meski penyaluran BLSM dikurangi menjadi enam bulan, dari sembilan bulan pada awalnya, namun pihaknya menilai periode tersebut sudah cukup. “Setiap warga miskin mendapat Rp 900 ribu, dan ini sesuai penghitungan kami cukup mengembalikan daya beli warga,” terang Bambang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika