REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Beberapa waktu ini tersiar tudingan bahwa Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Tifatul Sembiring, menentang kebijakan pemerintah. Menkominfo juga dituduh dilematis terkait perbedaan pendapat dengan Fraksi PKS di DPR dalam masalah kenaikan harga BBM.

Menurut staf khusus Menkominfo, Mabruri, Menkominfo tidak seperti tudingan tersebut.  "Jadi tidak benar ada dilema, Tifatul bekerja profesional," katanya dalam pernyataan yang disampaikan kepada ROL, Senin (2/4).

Dikatakannya, Tifatul tak pernah mencampuradukkan antara urusan tugas pemerintahan dengan partai politik yang membesarkannya. Menurutnya, Tifatul mengikuti arahan Presiden dan tak pernah menentang kebijakan pemerintah.

Mabruri juga mengingatkan, Kemenkominfo saat ini jangan disamakan dengan Departemen Penerangan masa lalu. Kemenkominfo sekarang hanya memfasilitasi komunikasi publik dan menteri-menteri terkait penyampaian substansinya. Kementerian ini juga menyosialisasikan berbagai program, termasuk kenaikan harga BBM dan masalah pemerintahan dan kemasyarakatan lainnya.

Diakuinya, untuk sosialisasi kenaikan harga BBM tidaklah mudah. Di publik sudah terbentuk opini. "Fakta bahwa media begitu dahsyat mengangkat berita BBM ini. Isunya memang seksi, mudah menyulut emosi orang," terang Mabruri.

Untuk itu, Tifatul tetap menjalankan tugasnya. "Tapi soal hubungan dengan partai itu kan lain, ada mekanismenya sendiri. Jangan dicampur aduk dong," tegas Mabruri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika