REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Hongaria Pal Schmitt meletakkan jabatan Senin, setelah pekan sebelumnya gelar doktornya pada 1992 dicabut sesudah adanya pernyataan ia menjiplak sebagian dari disertasinya setebal 200 halaman.
"Berdasarkan undang-undang, presiden harus mewakili persatuan rakyat Hongaria. Sayangnya, saya telah menjadi lambang perpecahan, saya merasa tugas saya lah untuk melepaskan jabatan saya," kata Schmitt kepada parlemen.
Schmitt, sekutu erat Perdana Menteri Viktor Orban, melepaskan jabatan seremonial tersebut kurang dari dua tahun setelah ia memangku jabatan presiden itu pada Juni 2010.
Desas-desus bahwa ia mungkin mengundurkan diri pertama kali mencuat pada Jumat (30/3), sehari setelah Semmelweis University di Budapest mencabut gelar PhD-nya. Namun Schmitt tetap bertahan, dan berkeras ia "tak melihat hubungan" antara masalah plagiat dan pekerjaannya.
Presiden tersebut, mantan atlet anggar peraih medali emas Olimpiade pada 1968 dan 1972, mengatakan ia akan menulis tesis baru PhD yang akan memenuhi persyaratan akademis saat ini. Universitas tersebut pekan lalu mendapati presiden itu menyalin "kata-demi-kata" banyak halaman karya penulis lain di dalam tesisnya mengenai sejarah Pertandingan Olimpiade.
Ia menggaris-bawahi ia tak pernah mendapat keuntungan apa pun, baik keuangan atau yang lain dari gelar doktor itu, kendati ia mengakui tesis tersebut bukan asli. Schmitt (69), yang memangku jabatan pada Agustus 2010 dengan dukungan penuh dari partai yang berkuasa, Fidesz, dan Perdana Menteri Viktor Orban, telah menghadapi pemeriksaan selama berbulan-bulan.
Sebelumnya media lokal mengungkapkan presiden Hongaria tersebut telah menyalin sebagian tesis doktornya dari dokumen yang ditulis oleh peneliti lain.
Satu komite penyelidik pada Selasa (27/3) membersihkan Presiden Hongaria Pal Schmitt dari tindakan plagiat di dalam tesis universitasnya, sekalipun karya ilmiah itu berisi "tiruan" karya penulis lain.
Orban kebanyakan mencampuri urusan plagiat tersebut, dan mengatakan kepada radio swasta pada Jumat presiden sendiri lah yang harus mengambil keputusan mengenai apakah ia mesti mundur, sementara partai oposisi telah menyeru dia agar meletakkan jabatan.
Di Jerman tahun lalu, menteri pertahanan saat itu Karl-Theodor zu Guttenberg juga dipaksa meletakkan jabatan sehubungan dengan tuduhan ia juga melakukan plagiat dalam tesis doktornya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika