REPUBLIKA.CO.ID, PBB---Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mengatakan serangan yang meningkat oleh pasukan pemerintah terhadap kota besar Suriah "melanggar" tuntutan Dewan Keamanan PBB bagi diakhirinya permusuhan.

Pemimpin PBB tersebut mengutuk kekerasan baru itu dan menunjukkan ia menduga Presiden Bashar al-Assad "memanfaatkan tenggat 10 April untuk menarik tentara dan senjata berat dari berbagai kota besar sebagai dalih untuk meningkatkan pembunuhan".

Ban "mencela pembunuhan oleh pemerintah Suriah terhadap warga sipil tak berdosa, termasuk perempuan dan anak-anak, kendati ada komitmen oleh pemerintah Suriah guna menghentikan semua penggunaan senjata berat di pusat permukiman", kata juru bicara PBB Martin Nesirky.

"Batas waktu 10 April untuk menuntaskan penerapan komitmen oleh pemerintah, sebagaimana disahkan oleh Dewan Keamanan, bukan alasan bagi berlanjutnya pembunuhan," tambah Ban.

"Tindakan semacam itu melanggar posisi konsensus Dewan Keamanan" yang mendukung mendukung rencana perdamaian yang disusun oleh utusan PBB-Liga Arab Kofi Annan dan tenggat 10 April yang ia sepakati bersama Annan, kata Ban, menurut Nasirky.

Dewan Keamanan mensahkan satu pernyataan yang mendukung rencana perdamaian Annan dan pada Selasa (3/4) menyetujui "pernyataan kedua presiden PBB " yang secara resmi mensahkan batas waktu 10 April agar tentara Suriah dan senjata besar ditarik dari berbagai kota besar. Rusia dan China, yang menghalangi dua resolusi mengenai Suriah, telah menandatangani tuntutan baru.

Namun pegiat hak asasi manusia mengatakan sejak pernyataan baru itu disahkan, sedikitnya 35 orang tewas dalam serangan pemerintah pada Jumat setelah pada Kamis 77 orang tewas.

Ban mengatakan ia "sangat prihatin" sehubungan dengan krisis kemanusiaan yang bertambah parah di Suriah. "Laporan paling akhir mengenai jumlah pengungsi yang terus berdatangan ke negara tetangga sungguh mengkhawatirkan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika