REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA -- Program nikah massal yang diselenggarakan Pemkab Purwakarta, sepi peminat. Pasalnya, dalam nikah massal perdana yang bertempat di Desa Warung Kandang, Kecamatan Plered, hanya diikuti sepasang pengantin. Padahal, sejak dua bulan lalu sosialisasi nikah massal ini gencar dilakukan.

Kabag Kesra Setda Purwakarta Alfi Gumelar, mengatakan, untuk program nikah massal ini pihaknya telah bekerjasama dengan Kementerian Agama setempat. Akan tetapi, dengan kenyataan seperti ini, pihaknya mempertanyakan kinerja petugas Kantor Urusan Agama (KUA) di masing-masing kecamatan.

"Kenapa pas pelaksanaan, yang mendaftar cuma sepasang," kata Alfi, kepada Republika, Jumat (13/4).

Diakui Alfi, pemkab berupaya memfasilitasi warga yang ingin menikah namun tak mampu secara administrasi. Ketika fasilitas itu sudah tersedia, tapi tak dimanfaatkan. Dia menduga, sepinya minat nikah massal karena informasi dari KUA kepada masyarakat kurang maksimal.

Untuk program nikah massal ini, sambung Alfi, pemkab tidak membatasi. Dengan kata lain, berapapun jumlah pasangan yang akan menikah, pasti dibiayai oleh pemkab. Catatannya, pasangan tersebut terkategori kurang mampu. Tujuan diluncurkannya program nikah massal ini, lanjut dia, untuk meminimalisasi terjadinya nikah siri atau nikah bawah tangan. Mengingat, di Purwakarta banyak pasangan suami-istri yang tak punya akta nikah. Karena itu, sejak dini harus ada pencegahan.

"Kami ingin, sejak dini warga sudah sadar akan pentingnya catatan administrasi. Termasuk akta nikah dan kelahiran," jelasnya.

Alfi menyebutkan, selain menggratiskan biaya nikah, pemkab juga berupaya memberikan bantuan untuk syukurannya. Termasuk, mas kawin dan pakaian pengantin. Namun, tetap saja program ini sepi peminat.