REPUBLIKA.CO.ID, BALIKPAPAN -- Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan, meminta Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mempertahankan sikap kritisnya. Walhi diharapkan tetap menjadi kelompok penekan berbagai kebijakan lingkungan hidup di Indonesia.

"Walhi harus kritis, harus keras. Sebab, bila Walhi tidak kritis, saya akan sendirian," kata Zulkifli dalam debat kandidat Direktur Walhi pada Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH) XI di Asrama Haji Batakan, Manggar, Kalimantan Timur, Jumat.

Sikap kritis Walhi, ujarnya, diperlukan untuk mengingatkan semua pihak, terutama pemerintah dan industri, bahwa ada hak-hak masyarakat adat atas hutan. Ada kawasan-kawasan wadah masyarakat mencari nafkah yang akan rusak dan musnah bila ada industri yang mengalihfungsikan kawasan itu. Sehingga, hal tersebut mengancam keberadaan masyarakat setempat.

Selama Orde Baru hingga beberapa lama kemudian, kata Zulkifli, Menteri Kehutanan adalah menteri bagi penebang hutan. Aturan-aturan yang dikeluarkan pada kala itu lebih banyak mengenai penebangan hutan walau kemudian juga mengatur kewajiban-kewajiban menanam kembali.

Zulkifli mengklaim begitu menjadi menteri dirinya segera memuluskan keputusan presiden mengenai moratorium pemberian hak pengusahaan hutan (HPH) yang dimulai tahun 2009. Dalam perkembangan dunia terakhir, hutan dan lahan hutan pun menjadi rebutan. Karena mulai dari sisi ekonomi bisnis hingga strategis, lahan hutan diperlukan untuk menanam kelapa sawit atau dibongkar lalu dikeruk batubara di dalamnya.

"Maka, Walhi adalah partner bagi saya, bagi Kementerian Kehutanan untuk menghadapi itu semua," tegas Menteri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika