REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pembatasan kendaraan yang berhak menikmati bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi belum final. Menurut Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas), pemerintah belum memutuskan tipe cc (comfort coupe) kendaraan yang bakal dilarang menggunakan bahan bakar ini.

"Ini baru mau dirapatkan," kata Kepala BPH Migas, Andy Noorsaman Someng, pada wartawan, Senin (16/4). "Mau nantinya ber-cc di bawah 1.300 cc atau 1.500 cc atau 2.000 cc, sampai saat ini belum ditentukan," ujarnya lagi.

Meski demikian, ia mengaku kemungkinan memang bakal ada metode yang dipakai dalam mengawasi penggunaan BBM bersubsidi. Mulai dari metode non-infrastruktur yang tidak melibatkan teknologi hingga infrastruktur dengan teknologi.

Untuk non-infrastruktur, penggunaan stiker dan penempelan publikasi BBM subsidi dan non-subsidi di SPBU bisa menjadi salah satu cara. "Namun kita belum bahas juga sampai detail. Misal untuk stiker, kita belum tahu mobil mana yang akan mendapat stiker tidak boleh menerima BBM bersubsidi," jelasnya.

Sementara untuk infrastruktur, meski tidak menuturkan jelas bagaimana konsep yang akan diberlakukan, ia mengaku pihaknya harus hati-hati dalam menentukan kebijakan ini. Pasalnya, pemerintah tidak ingin ada anggapan kebijakan dibuat untuk menguntungkan satu pelaku otomotif tertentu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika