REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Para imam dan asosiasi Islam di Prancis mengajak Muslim untuk melakukan kewajiban mereka sebagai warga negara dan berpartisipasi dalam pemilu. Ajakan semacam itu merupakan langkah berani mengingat Prancis adalah negara yang menganut sekularisme dalam konstitusinya.
Meskipun tidak mendukung salah satu kandidat presiden, Sosialis Francois Hollande tampaknya menjadi pihak yang diuntungkan. Presiden Nicolas Sarkozy dalam kampanyenya menentang praktik-praktik Islam.
Para pengamat mengatakan umat Islam di lingkungan miskin dan pemuda Muslim cenderung memilih kandidat sayap kiri. Di Prancis, pemilih Muslim menyumbang suara 10 persen.
Kendati demikian, tidak ada jaminan mereka semua akan menggunakan suaranya karena Muslim Prancis cenderung menghindari politik. Kebanyakan Muslim Prancis berasal dari bekas koloni di Afrika Utara dan Sahara Afrika. Populasi Muslim yang beragam membentuk opini politik yang beragam pula.
Muslim telah menjadi objek dalam kampanye pemilihan presiden. Mulai dari isu luasnya peredaran daging halal, ibadah yang mereka lakukan di jalanan hingga dituduh menggantikan peradaban Prancis karena jumlahnya yang besar. Bagi beberapa imam, inilah saatnya bertindak.
"Kami ingin menunjukkan umat Islam bukan warga negara kelas dua. Mereka dapat memilih siapapun yang mereka mau," kata Imam Masjid Lyon Kamel Kabtane, Senin (30/4).
Kabtane merupakan salah satu di antara 30 imam Masjid di tenggara Prancis yang mendorong Muslim untuk memilih. Beberapa imam Masjid di Paris juga meminta Muslim pergi ke tempat pemungutan suara.
Salah satunya, Mohamed Saleh Hamza. Menurutnya, Muslim memiliki kecenderungan untuk tidak memilih. Hamza mengatakan Muslim adalah warga negara penuh yang mempunyai hak memilih.
Tapi bagi Imam Masjid Agung Paris, Dalil Boubakeur ajakan tersebut berbahaya sebab berisiko menyeret agama ke dalam arena politik. Ia dengan tegas menolak hal tersebut. "Memobilisasi boleh saja tetapi bukan atas nama Islam," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika