REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pertimbangan Partai Golkar meminta DPP untuk tak langsung menetapkan calon presiden (capres) pada rapat pimpinan nasional khusus (rapimnasus) Juli mendatang. Ajang itu, menurut mereka, seharusnya digunakan untuk membicarakan dan memutuskan mengenai mekanisme penentuan capres yang akan digunakan.

"Untuk final penentuan capresnya dilakukan pada rapimnas Oktober mendatang atau pada rapimnasus yang melibatkan seluruh yang dibuat khusus untuk itu. Tapi tetap harus melibatkan DPD II," kata Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung melalui sambungan telepon, Jumat (4/5).

Sikap dewan pertimbangan ini, lanjutnya, telah disampaikan kepada DPP melalui surat yang dikirimkan pada 25 April lalu. Sayangnya, hingga saat ini belum ada respon apa pun dari DPP terkait surat yang berisi saran dan masukan dari dewan pertimbangan tersebut. Padahal, Akbar berharap DPP dapat segera memberikan respon terkait masukan-masukan tersebut.

"Yang kami sampaikan itu ada dasarnya. Makanya kami berharap direspon. Kalau nanti pandangannya berbeda, bisa kita diskusikan. Perbedaan itu mana yang bisa kita samakan," papar mantan Ketua DPR tersebut.

Dalam surat itu, dewan pertimbangan menyatakan, perlunya tahapan dalam menetapkan capres. Tak bisa begitu saja menetapkan seseorang menjadi capres tanpa mekanisme yang disepakati bersama.

Ikuti Whatsapp Channel Republika