REPUBLIKA.CO.ID, BAGHDAD- Organisasi Kerjasama Kepolisian Internasional atau Interpol mengeluarkan surat penangkapan atau nota merah untuk Wakil Presiden Irak dari kalangan Sunni, Tariq al Hashemi yang saat ini berada di Turki, Selasa (8/5).
Nota merah ditujukan untuk 190 negara anggota Interpol untuk penangkapan secara regional maupun internasional atas penangkapan Hashemi. Negara anggota juga diharapkan memberitahukan lokasi persembunyian lelaki 70 tahun ini.
"Nota ini diberikan menyusul dikeluarkannya surat penangkapan Otoritas Pengadilan Irak atas Hashami sebagai bagian investigasi penemuan materi pembuat bom dan penahanan pelaku teror," kata Sekretaris Jenderal Interpol Ronald K. Noble dalam pernyataannya.
Nota merah ini sebagai upaya menangkap Hashemi yang pada akhirnya akan diekstradisi. Subyek nota merah dianggap paling dicari dari daftar interpol.
Noble mengatakan nota merah untuk Hashemi secara signifikan akan membatasi kemampuannya untuk bepergian dan melintasi perbatasan internasional. "Ini adalah alat yang ampuh yang akan membantu pihak berwenang di seluruh dunia untuk mencari dan menangkapnya," kata Noble.
Hashemi merupakan orang yang paling dicari oleh pemerintahan Irak yang didominasi oleh kaum Syiah. Hashemi diduga melakukan pendanaan berbagai serangan teroris di negara itu. Hashemi, kata pemerintah Irak, memburu para pejabat pemerintah, aparat keamanan dan para peziarah Syiah. Irak yakin Hashemi adalah dalang dibaling 150 pemboman, pembunuhan dan serangan lainnya.
Irak juga yakin pengawal presiden dan anak buah Hashemi yang melakukan serangan tersebut.
Sementara Hashemi yang diadili secara in absentia di Baghdad membantah tuduhan tersebut. Ia mengatakan bahwa tuduhan terhadapnya bersifat politis, karena sembilan hakim yang menangani kasusnya adalah orang Syiah. Ia meminta parlemen membuat pengadilan khusus untuk menyidangkan kasus ini.
"Semua orang tahu kasus ini berbau politis, dari awal hingga akhir, dan tuduhan terhadap saya dibuat-buat, jauh dari kebenaran," kata Hashemi. Dia bahkan menuduh Perdana Menteri Nuri al-Maliki, mencoba memicu perpecahan sektarian di Irak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika