REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Anggota Komisi II DPR dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Malik Haramain mengatakan, politik dinasti harus ditolak. Pasalnya, itu merupakan salah satu bentuk anomali demokrasi.

''Makanya, harus dibatasi karena akan merusak demokrasi dan berpotensi menutup ruang bagi semua warga untu menjadi pemimpin,'' katanya, Selasa (28/5).

Menurutnya, politik dinasti mengakibatkan persaingan politik berlangsung tidak adil. Padahal keadilan merupakan inti dari demokrasi. Sehingga dengan adanya politik dinasti, keadilan akan hilang dalam proses pemilu dan pilkada.

Malik menjelaskan, semangat politik dinasti jelas ingin melanggengkan kekuasaan di bawah sanak famili atau orang dekatnya. Ini yang menjadi awal dari munculnya kecurangan dan pelanggaran politik di dalam pemilu.

Karenanya, tambah dia, usulan pemerintah yang telah secara eksplisit melarang istri, suami, anak, menantu, bapak, kakak, adik untuk maju sebagai calon kepala daerah di dalam draft RUU Pemilukada patut didukung.

''Ini terobosan dan harus didukung. Karena semangat politik dinasti jelas ingin melanggengkan kekuasaan di bawah sanak famili atau konco-konconya,'' pungkas dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika