REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO - Hari keputusan nasib mantan Presiden Mesir Mubarak pun tiba. Ia yang oleh surat kabar Al-Watan dijuluki 'Firaun' ini diadili setelah pemerintahannya digulingkan oleh rakyatnya sendiri. Selama lebih dari 30 tahun memerintah Mesir, Mubarak dituduh banyak melakukan kesalahan. Termasuk diantaranya dugaan pembunuhan demonstran dan tuduhan penerimaan suap. "Kami ingin eksekusi," ujar para pengunjuk rasa di luar ruang sidang.
Polisi menjaga ketat sidang putusan Mubarak yang sedang berlangsung saat ini, Sabtu (02/06). Senjata pelengkap seperti pentungan dan perisai anti huru-hara pun siaga. Mereka tampak siap mengawal jalannya pengadilan yang hampir 10 bulan terlantung-lantung tanpa putusan berarti.
Masyarakat banyak yang menyerukan hukuman gantung bagi Mubarak. Seruan yang sama, ketika demontrasi meletus pada Februari 2011 silam. Para pengunjuk rasa saat itu menggantung patung Mubarak di tiang lampu sejak Mubarak berhasil digulingkan.
"Kami tidak akan diam dan revolusi akan pecah lagi," kata Hanafi el-Sayed (27 tahun), seperti yang dilansir oleh Reuters.
Hanafi mengaku sangat membenci Mubarak karena anaknya tewas ketika masa pemberontakan terjadi. Ia sengaja menempuh perjalanan dari Alexandria demi menyaksikan persidangan Mubarak.
Mubarak merupakan pemimpin Arab pertama yang digulingkan oleh rakyatnya sendiri. Usai ditangkap, ia ditempatkan di pengadilan umum. Sidang putusan hukuman bagi Mubarak sendiri telah tetunda lebih dari 10 bulan karena satu dan lain hal.
Persidangan Mubarak menuai tanggapan dari berbagai pihak. Human Right Watch dalam laporannya, mengatakan, bahwa persidangan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asasi manusia. Mesir harus menegakkan pengadilan internasional yang adil untuk kasus Mubarak.
Sementara itu, Mesir sedang menjalani pemilihan umum guna mendapat presiden pengganti Mubarak. Calon kuat dari Ikhwanul Muslim, Mursi, bersaing ketat dengan mantan perdana menteri era Mubarak, Ahmed Shafiq. Keduanya akan menjalani pemilu tahap lanjutan pada 16-17 Juni mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika