REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA —- Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Helmy Faishal Zaini meluncurkan Sistem Informasi Spasial (Sispa) sebagai sarana mengentaskan daerah tertinggal. Menurut Helmy, sistem ini diharapkan dapat menunjang bagi percepatan informasi pembangunan suatu kawasan.

Sispa mencakup sistem data yang sahih (accurate), terkini (update), sesuai kenyataan (objective), dan mewakili (representative) semua potensi daerah tertinggal.

“Di dalamnya juga mencakup data potensi desa (Podes),” katanya dalam rilis kepada Republika di Jakarta, Selasa (12/6).

Helmy mengatakan, sebagai bentuk terobosan atau lompatan berupa intervensi teknologi, diharapkan Sispa dapat mendorong tumbuh kembangnya daya inovasi daerah yang sederhana, ekonomis dan praktis.

“Sistem ini akan menjadi komplementer dari sistem data statistik yang diperlukan bagi optimalisasi pengentasan daerah tertinggal secara struktural dan sistemik,” ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Dijelaskannya, penerapan Sispa ini ke depan akan digunakan untuk membuat perencanaan berbasis keruangan. Salah satunya dalam proses penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW) di daerah tertinggal. Untuk menyempurnakan sistem itu pihaknnya menggandeng Badan Informasi Geospasial agar pembangunan daerah tertinggal tepat sasaran.

Sasaran peluncuran Sispa, ia menambahkan, adalah semua stakeholder (pemangku kepentingan) berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007 tentang jaringan Data Geospasial Nasional.

Berdasarkan catatan Kementerian PDT, hingga kini terdapat 183 daerah tertinggal. Jumlah itu mencakup 32 ribu desa tertinggal dari 75 ribu desa di seluruh pelosok negeri pada 2004. “Diharapkan 183 daerah tertinggal di Indonesia dapat dientaskan hingga 2030 dengan berlakunya Sispa ini.”

Ikuti Whatsapp Channel Republika