REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pengamat energi dari ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro meminta pemerintah agar menaikkan setoran PT Freeport Indonesia ke negara.

"Sebagai negara berdaulat, pemerintah mestinya bisa dalam tanda kutip memaksa untuk meningkatkan kontribusi Freeport bagi negara," katanya di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, sekarang ini, setoran Freeport belum maksimal bagi negara dan khususnya Papua. Kontribusi perusahaan pertambangan umum ke negara, lanjutnya, masih kecil dibandingkan dengan migas.

Jika kontribusi migas ke negara rata-rata mencapai 60 persen dari penjualan kotor, maka pertambangan umum hanya 20 persen. "Itu mengacu data APBN," ujarnya.

Ia menambahkan, kalau pertambangan umum merasa sudah bayar banyak, tapi faktanya tidak demikian. "Timbul pertanyaan bayarnya ke mana. Jangan-jangan salah alamat, ini perlu dicek ulang," katanya.

Komaidi berharap, Tim Renegosiasi Kontrak Tambang yang dipimpin Menko Perekonomian, Hatta Rajasa mampu menambah penerimaan negara. "Jangan hanya mengurusi terkait luas wilayah, jangka waktu, pemurnian, dan lain-lain yang sebenarnya tidak terlalu siginifikan dampaknya," ujarnya.

Ia juga mengatakan, pemerataan pembangunan memang masih menjadi masalah dengan wilayah yang cukup luas. Oleh karena itu, menurut dia, perlu adanya arah kebijakan pembangunan yang jelas.

"Pusat pendidikan, bisnis, dan pemerintahan jangan hanya menumpuk di Jakarta," katanya. Jika pusat bisnis digeser ke Indonesia timur, maka diperkirakan masalah kesenjangan lama-lama akan teratasi. Memang, ia mengakui, untuk memulainya membutuhkan biaya besar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika