REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Partai Nasional Demokrat (Nasdem) telah menyiapkan dana hingga tiga triliuan rupiah untuk mendanai kadernya maju menjadi calon legislatif (caleg) pada Pemilu 2014 nanti. Kucuran dana itu disebut sebagai bentuk tanggung jawab partai terhadap kesiapan kadernya dalam mengusung perubahan di Indonesia.
“Kami menargetkan 176 kursi di DPR, dengan jumlah caleg 300 orang. Dana untuk setiap caleg lima sampai Rp 10 miliar,” kata Sekretaris Jendral (Sekjen) Partai Nasdem, Ahmad Rofiq dalam diskusi "Jika Caleg Didanai Parpol" di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (23/6).
Ia menuturkan, gagasan pembiayaan penuh bagi para caleg ini dilandaskan pada keinginan Nasdem untuk menghapuskan korupsi di badan legislatif. Nasdem menargetkan, kadernya menguasai parlemen, sehingga bisa melakukan perubahan besar-besaran di Indonesia. Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan kondisi negara yang stabil.
Selain itu, sistem pendanaan ini diharapkan dapat menghapuskan politik transaksional di Indonesia. Yaitu politik yang terpaku kepada jaminan yang bisa diberikan politisi jika diberikan dana untuk kepentingan politiknya.
Politik transaksional ini, kata Rofiq, tidak hanya terjadi antara caleg dengan kelompok pengusaha. Tetapi rakyat calon pemilih pun cenderung menagih sogokan terlebih dahulu sebelum memberikan dukungan.
Rofiq menyanggah sistem yang digagas Nasdem ini melahirkan politik uang model baru. Sebab, bantuan dana yang diberikan kepada caleg bukan berupa uang tunai. Dana itu diberikan dalam bentuk bantuan bendera, stiker, atau keperluan lain untuk konsolidasi massa dalam proses kampanye.
Kemudian, setiap caleg akan didampingi oleh manajer kampanye yang mengatur kebutuhan finansial caleg tersebut. “Tidak ada uang cash yang diberikan, caleg cukup jalankan aktifitas politiknya tanpa harus risau memikirkan sumber dana penunjang,” ucapnya.
Pemilihan caleg akan dilakukan dengan ketat, sebab, Nasdem membutuhkan kader yang mampu menerjemahkan semua visi dan misi partai di badan legislatif. Rofiq mengatakan akan melakukan survei untuk mengetahui elektabilitas caleg yang akan dipilih. Kemudian, akan dinilai kadar ketokohan, riwayat karir politik, dan pengaruh caleg tersebut di tengah masyarakat. “Sebab Indonesia butuh tokoh-tokoh yang mampu melakukan perubahan secara frontal. Jika tidak, 2014 nanti Indonesia akan karam,” kata dia.