REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA---Ketua DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia, Taufan EN Rotoraciko, mengatakan, pemerintah perlu melakukan diplomasi budaya atas kekayaan khazanah karya budaya bangsa agar tak diklaim sebagai milik bangsa lain.

"Pemerintah juga harus segera mendaftarkan beragam hasil budaya bangsa ke Unesco, sehingga tidak ada lagi klaim-klaim atas budaya kita oleh pihak luar," katanya melalui surat elektronik di Jakarta, Senin.

Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) ini mencontohkan kontroversi rencana Malaysia untuk mendaftarkan budaya Batak, tarian Tor-tor dan Gondang Sambilan, harus disikapi secara bijaksana.

Taufan menyatakan, kasus itu merupakan sinyal untuk mengingatkan masyarakat Indonesia akan pentingnya budaya negeri sendiri.

Ia memuji langkah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) yang akan mendaftarkan tari tortor dan musik gondang sambilan ke Unesco. "Saya berharap langkah ini diikuti untuk hasil budaya nusantara yang lain," tegasnya.

Ia berharap langkah pemerintah tidak hanya mendaftarkan, namun juga melestarikan budaya nusantara, karena siapa lagi yang akan melakuka itu, jika bukan bangsa sendiri.

"Terkait itu semua, Pemerintah RI perlu menambah alokasi anggaran untuk kebudayaan dan menginventarisasi hasil budaya yang akan didaftarkan ke Unesco," demikian Taufan EN Rotoraciko.

Ikuti Whatsapp Channel Republika