REPUBLIKA.CO.ID,AMMAN-- Ikhwanul Muslimin Yordania memboikot pemilihan parlemen negara pada Kamis (12/7). Aksi boikot tersebut dilakukan dengan alasan, pemilihan tersebut kurang mencerminkan reformasi di tubuh parlemen.

Front Aksi Islam, Islamic Action Front (IAF), sayap politik Ikhwanul Muslimin Yordan Kamis lalu dilaporkan memboikot pemilihan parlemen. Kepala Wakil Dewas Syura IAF Zaki Bani Rasyid membenarkan hal tersebut.

" Sekitar 49 dari 52 anggota dewan memberikan suara, akibat kurangnya reformasi politik di Yordania. Rezim telah gagal memenuhi tuntutan reformasi termasuk dengan gerakan Islam Yordania," kata Rasyid.

IAF dan partai oposisi lainnya mengatakan, pemboikotan termotivasi oleh undang-undang baru pemilihan di Yordania. Di bawah hukum tersebut, pemilih dapat melemparkan satu surat suara untuk calon individu dalam provinsi dan satu untuk partai atau koalisi.

Pendukung oposisi baru-baru ini turun ke jalan-jalan di Amman untuk memerotes undang-undang baru tersebut. Mereka meminta pemerintah untuk mundur dari kursi kekuasaan.

Demonstrasi di Yordania telah berlangsung sejak Januari 2011. Mereka umumnya menuntut reformasi politik, termasuk memilih perdana menteri melalui pemilu. Selain itu mereka juga menuntut agar korupsi ditubuh parlemen segera diakhiri.

Sejak demonstrasi dimulai, Raja Yordania Abdullah II telah memecat dua perdana menteri untuk menenangkan pengunjuk rasa. Raja juga telah mengubah 42 butir konstusi berusia 60 tahun. Serta meminta parlemen untuk berperan lebih tegas dalam proses pengambilan keputusan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika