REPUBLIKA.CO.ID, DAMASKUS -- Kepala penjaga perdamaian PBB, Herve Ladsous, Kamis (26/7) mengatakan, tidak ada 'rencana B' untuk Suriah dan mendesak semua pihak untuk melaksanakan rencana yang ditengahi oleh utusan PBB-Liga Arab, Kofi Annan. Rencana itu ditujukan guna menghentikan kekerasan dari konflik yang sudah berlangsung sejak tahun lalu.

Berbicara kepada wartawan saat pertempuran berkobar di Suriah antara tentara pemerintah dan pemberontak, Ladsous mengatakan, "Segala sesuatu harus dilakukan untuk mengurangi dan mengakhiri kekerasan, dan itu termasuk, tentu saja, penggunaan senjata berat oleh pasukan resmi."

"Pada saat yang sama, siapapun harus berkontribusi pada proses politik. Dan ada satu proses politik untuk sementara waktu, yaitu enam pasal Rencana Utusan Khusus Bersama PBB-Liga Arab Kofi Annan. Dan seperti yang Anda tahu, dan telah dikatakan berkali-kali, tidak ada rencana B. Tidak ada alternatif untuk itu," tambahnya, seperti dilansir AFP, Jumat (27/7).

Annan memprakarsai suatu rencana perdamaian enam pasal pada Maret yang menyerukan proses politik inklusif, gencatan senjata, bantuan kemanusiaan, pembebasan penahanan orang secara sewenang-wenang, kebebasan bergerak bagi wartawan, dan untuk memungkinkan dilakukannya demonstrasi damai.

Gencatan senjata ditetapkan pada 12 April tetapi tidak pernah dilakukan dan konflik telah menewaskan lebih dari 19.000 orang sejak pertama kali meletus pada Maret 2011, sesuai dengan pernyataan Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia. Ladsous juga menekankan bahwa PBB akan tetap terlibat dalam krisis Suriah.

"Kami akan mencoba sebaik mungkin untuk memberikan kontribusi guna menemukan solusi," katanya. Pada Rabu Ladsous mengatakan bahwa separoh dari misi yang beranggota 300 pengamat telah meninggalkan negara itu untuk sementara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika