REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR-RI Hemly Fauzi menilai penolakan Israel terhadap lima menteri luar negeri termasuk Menlu Marty Natalegawa yang akan mengikuti pertemuan Gerakan Non-Blok di Ramallah karena belum ada diplomasi informal antara Indonesia dan Israel.
"Meskipun Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik secara formal, tapi jika dilakukan diplomasi informal secara perorangan bukan hal tabu," kata Helmy Fauzi, di Jakarta, Senin (6/8).
Menurut dia, ditolaknya lima menteri luar negeri termasuk menteri luar negeri Indonesia yang akan mengikuti pertemuan Gerakan Non-Blok (GNB) di Ramallah, menunjukkan tidak ada diplomasi informal.
Jika Menteri Luar Negeri Indonesia tidak menggunakan diplomasi informal, menurut dia, lebih baik meminta rekomendasi dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk berkunjung ke Ramallah, Palestina, karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.
"Jika pertemuan GNB maupun para menteri luar negeri yang hadir mendapat rekomendasi dari PBB, saya kira Israel tidak akan berani melakukan tindakan menolak," katanya.
Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, menyikapi persoalan penolakan oleh Israel, Indonesia tidak bisa menyelesaikan secara bilateral karena tidak ada hubungan diplomatik. Namun sebagai anggota negara-negara ASEAN, menurut dia, Indonesia bisa memanfaatkan ASEAN untuk melakukan negosiasi.
Rencananya, Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa dan menteri luar negeri dari 12 negara lainnya akan mengikuti pertemuan GNB tingkat Menteri mengenai Palestina di Ramallah, Palestina, pada Ahad dan Senin, (5-6 Agustus).
Namun pertemuan GNB tersebut dibatalkan, karena lima menteri luar negeri dari 13 menteri luar negeri yang akan mengikuti pertemuan tersebut ditolak masuk ke Ramallah.
Kelima menteri luar negeri yang ditolak masuk ke Ramallah adalah menteri luar negeri dari Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Kuba, dan Aljazair, yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika