REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN - Komisi Hak Asasi Manusia Republik Islam Iran menyerukan Dewan HAM PBB untuk mengkaji pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah Barat, yang dianggap telah mendorong dan mempersenjatai pihak oposisi Suriah. 

Seruan itu disampaikan Komisaris HAM Iran melalui surat yang disampaikan kepada Komisaris Tinggi PBB Urusan Hak Asasi Manusia, Navi Pillay.  

Komisaris HAM Iran, dalam surat tersebut, mengatakan aksi yang tersebar luas di Suriah oleh mereka yang menamakan diri Tentara Bebas Suriah telah menciptakan situasi bergelimang darah yang disesalkan di negara tersebut. 

Surat tersebut, yang menyampaikan penyesalan atas situasi HAM saat ini di Suriah, mengatakan pemerintah Barat dan sekutu regional mereka mendukung pelanggaran dan tindakan tak-manusiawi di Suriah melalui dukungan keuangan dan militer yang memainkan peran penting dalam peningkatan kerusuhan di negara itu.

Pemerintah Barat dan sekutu mereka dianggap berusaha mewujudkan perubahan rejim di Suriah dan tanpa mau mempertimbangkan konsekuensi berdarahnya. Karena itu, komisi HAM Iran mendesak UNHCR agar menetapkan peran pemerintah itu dalam mempersenjatai kelompok bersenjata di Suriah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika