REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA --  Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) H As’ad Said Ali mengungkapkan, NU akan tetap proporsional dalam menilai kinerja pemerintah.

Menurut dia, NU mendukung beberapa program pemerintah, namun pada beberapa hal NU tetap kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat.

Hal tersebut disampaikannya dalam seminar “Mengawal Entitas Kebudayaan Indonesia di Tenga Liberalisasi dan Keterbukaan Informasi-Komunikasi” di aula PWNU Jatim, JL Masjid Al Akbar, Surabaya, Sabtu (8/9). Seminar ini merupakan bagian dari kegiatan Pra Munas dan Konbes NU 2012.

As’ad menampik anggapan seorang peserta seminar yang mengatakan NU pada periode ini tidak terlalu kritis terhadap pemerintah, bahkan terkesan hanya sebagai ‘stempel’ pemerintah.

“Penilaian bahwa NU pro pemerintah atau hanya stempel itu hanya kesan saja. Mungkin disimpulkan dari pernyataan-pernyataan beberapa pengurus saja,” katanya.

Menurut As’ad, beberapa pernyataan yang pengurus NU disampaikan dalam kapasitasnya sebagai pribadi, dan tidak melalui rapat dengan jajaran pengurus.

“Kadang-kadang pernyataan tidak dimusyawarahkan dulu. Ya namanya manusia mahallul khoto’ wan nisyan, tempat salah dan lupa,” katanya.

Menurutnya, sikap-sikap NU yang sebenarnya direpresentasikan oleh Rais Aam PBNU KH Sahal Mahfud sebagai pemimpin tertinggi NU. “Yang menjadi rujukan di PBNU adalah Rais Aam,” katanya.

Ditambahkan, Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU di Cirebon, 14-17 September mendatang akan akan mengkritisi berbagai produk undang-undang dan kebijakan pemerintah. Hal ini sesuai dengan instruksi dari Rais Aam PBNU.

Ikuti Whatsapp Channel Republika