REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menengarai program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dimanfaatkan untuk Pemilukada DKI.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, HE Syahrial, mengatakan, pihaknya menemukan fakta di lapangan. Proses penerbitan kartu Jamkesda digunakan oleh tim calon gubernur tertentu sebagai alat politik.

“Terjadi intimidasi kepada warga. Kalau terima kartu Jamkesda, dipaksa memilih Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli pada 20 September nanti,” ujarnya, di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu (12/9).

Kasus tersebut, menurut Syahrial, ditemukan di beberapa wilayah di Jakarta. Diantaranya, RW 03, 011, 012, 16 Kelurahan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Kemudian di Kelurahan Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara. Kasus serupa juga ditemukan di RW 05 Kelurahan Makasar, RW 07 dan RW 10, Kelurahan Palmeriam. Di RW 04, Kelurahan Kebon Manggis, RW 04 Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kelurahan Jatinegara, dan RW 07, Kelurahan Cipinang Besar Utara.

Pemaparan tentang penyalahgunaan Jamkesda tersebut, ditegaskan Syahrial, hanya sebagai bentuk peringatan. Bahwa kartu Jamkesda harus berprinsip sebagai sarana pelayanan publik, bukan sebagai alat politik oleh cagub incumbent. “Kalau tidak kami ingatkan, nanti keterusan. Nanti kan jadi kebohongan publik,” ucapnya.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo menjelaskan, Jamkesda merupakan program jaminan pemeliharaan kesehatan yang dicanangkan Pemprov DKI sejak 2011 lalu. Anggaran yang dialokasikan untuk program itu mencapai Rp 677,125 miliar. Kemudian bertambah menjadi Rp 716 miliar saat APBD perubahan 2012.

“Itu merupakan uang rakyat, yang dikelola oleh Pemprov DKI melalui Dinas Kesehatan DKI. Ada skema kerjanya, dan bisa dimanfaatkan semua warga DKI sesuai ketentuan berlaku,” ungkap politikus dari PDIP ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika