REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ancaman Pengurus Besar Nahdhatul Ulama untuk melakukan moratorium pembayaran pajak dijawab oleh dirjen pajak, Fuad Rahmany. Mantan Kepala Badan Pengawasan Pasar Modal itu menjelaskan direktorat jendral pajak sudah memiliki sistem yang bagus untuk mencegah uang pajak dikorupsi.

"Di kantor pajak sudah enggak ada yang nerima uang pajak, enggak ada satu sen pun," tegas Fuad sebelum rapat dengar pendapat dengan komisi XI DPRRI, di komplek parlemen, senayan, Jakarta, Selasa (18/9). Menurutnya, uang pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak masuk ke kas negara di Bank Indonesia, bukan ke kantor pajak.

Fuad mengaku memang ada oknum petugas pajak yang nakal seperti Gayus Halomoan Tambunan. Menurutnya, praktik-praktik seperti ini memang harus ditindak. Fuad mengungkapkan masalah korupsi memang harus diselesaikan bersama oleh seluruh elemen bangsa. Termasuk, tuturnya, organisasi massa. Akan tetapi, ujar Fuad, bukan berarti menyalahkan pajak sebagai suatu penerimaan negara.

"Jadi jangan terus  kemudian dikaitkan seolah-olah kalau ada korupsi terus enggak usah bayar pajak, itu dua masalah yang berbeda," tegas Fuad.

Ketua PB NU, Said Aqil di arena Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon, Jawa Barat,Ahad (15/9) sempat mengeluhkan banyaknya korupsi di sektor pajak.

Said menjelaskan tidak akan ragu untuk memboikot pembayaran pajak jika sistem perpajakan tidak dibenahi."Kalau tidak dibenahi dengan sungguh-sungguh, kita akan benar-benar menyerukan moratorium, paling tidak kepada warga NU," tukasnya

Ikuti Whatsapp Channel Republika