REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pemerintah Kota Yogyakarta menegaskan Titik Nol Kilometer adalah kawasan yang harus steril dari keberadaan pedagang kaki lima sesuai Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 tentang pedagang kaki lima.
"Tidak ada perubahan aturan di kawasan tersebut. Titik Nol Kilometer harus bebas dari pedagang kaki lima (PKL)," kata Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti di Yogyakarta, Ahad (23/9).
Haryadi tidak memungkiri jika kini masih ada saja PKL yang memanfaatkan kawasan tersebut untuk berjualan. "Pada Sabtu malam (22/9), kawasan tersebut memang cukup ramai dan banyak PKL yang berjualan di sana," ujarnya.
Pemerintah, lanjut dia, akan terus melakukan upaya penertiban terhadap PKL, dan bila masih diperlukan akan menerjunkan petugas untuk melakukan patroli khusus di kawasan itu.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta Suryanto mengatakan, pihaknya masih terus melakukan penertiban secara rutin terhadap PKL yang nekat berjualan di kawasan Titik Nol Kilometer.
"Baru-baru ini, kami menertibkan enam PKL yang berjualan di Titik Nol Kilometer. Mereka kemudian kami amankan dan diajukan ke pengadilan untuk menjalani sidang tindak pidana ringan," ucapnya.
Suryanto mengatakan, petugas dari Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta melakukan tugas menjaga kawasan tersebut selama delapan jam per hari yaitu pukul 13.00 WIB hingga 21.00 WIB.
"Jika memang PKL masih terus saja nekat berjualan di lokasi itu, maka kami berencana mendirikan pos khusus untuk menjaga kawasan itu 24 jam penuh per hari," katanya.
Ia berharap, PKL dapat menepati janji dan komitmen yang pernah mereka ucapkan yaitu tidak lagi berjualan di lokasi tersebut. "Jika sekarang masih banyak PKL yang berjualan di tempat itu, maka namanya adalah PKL bandel. Mereka sudah berjanji tetapi tidak menepati," tuturnya, menegaskan.
Sebelumnya, Ketua DPD Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Kota Yogyakarta Rudiarto menyayangkan sikap PKL yang nekat berjualan kembali di lokasi tersebut karena sebelumnya sudah berjanji tidak lagi berdagang di Titik Nol Kilometer.
"Mereka adalah pedagang kaki lima (PKL) yang tidak terorganisir. Kembalinya PKL berjualan di Titik Nol Kilometer bisa jadi disebabkan mereka tidak tahu aturan yang berlaku," kata Rudiarto.
Sejumlah PKL yang kembali berdagang di kawasan Titik Nol Kilometer tersebut berjualan makanan seperti sate, barang souvenir mulai dari sandal, gantungan kunci, kacamata hingga pohon-pohon hias berukuran mini.
Ia mengatakan pemerintah daerah telah melakukan sejumlah upaya yang patut diapresiasi untuk menjaga kawasan tersebut agar tetap steril dari PKL, termasuk dengan penertiban.
"Mungkin penertiban harus dilakukan secara lebih rutin. Selain penertiban, juga perlu diambil langkah lain sehingga kawasan tersebut benar-benar steril dari PKL," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika