REPUBLIKA.CO.ID, AMMAN -- Raja Jordania Abdullah, Kamis (4/10), membubarkan parlemen pro-pemerintah negeri itu. Tindakan konstitusional tersebut dilakukan guna melicinkan jalan bagi pemilihan umum yang dijadwalkan awal tahun depan.

Pengumuman pembubaran parlemen dikeluarkan pada malam menjelang pawai terbuka yang diselenggarakan oleh oposisi utama Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin berharap bisa menggelar demonstrasi terbesarnya pada Jumat sejak protes yang diilhami Arab Spring meletus tahun lalu.

Ikhawnul Muslimin dan koalisi suku serta kelompok lain yang berlandaskan agama telah mendesak Raja Abdullah agar mempercepat apa yang mereka pandang sebagai langkah lamban pembaruan politik.

Dekrit Raja tersebut untuk membubarkan parlemen tersebut tak menyebutkan tanggal bagi pemilihan umum. Pemilu yang akan memutuskan susunan Majelis Rendah Parlemen dengan 120 anggota,'' demikian laporan Reuters yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat pagi.

Raja Abdullah telah berulangkali mengatakan ia ingin pemilihan umum diselenggarakan pada penghujung tahun ini atau setidaknya awal tahun depan.

Pemerintah konservatif yang dipimpin oleh Perdana Menteri Fayez At-Tarawneh mensahkan peratuan pemilihan umum pada Juli lalu. Peraturan yang membuat marah kelompok oposisi utama dan membuatnya menyatakan akan memboikot pemilihan umum mendatang jika tuntutannya bagi perwakilan lebih luas tak dipernuhi.

Peraturan pemilihan umum mempertahankan sistem yang meminggirkan perwakilan rakyat Jordania asal Palestina. Mereka menjadi andalan dukungan oposisi Ikhwanul Muslimin.

Peraturan tersebut sebaliknya menguntungkan warga asli Jordania yang memiliki cengkeraman kuat atas kekuasaan dan menjadi tulang punggun pasukan keamanan. Front Aksi Islam (IAF), sayap politik Ikhwanul Muslimin, mengancam akan merusak keabsahan setiap parlemen pada masa depan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika