REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) mengecam serangan terhadap satu patroli PBB di Sudan, dan menyatakan cemas keamanan di Darfur memburuk dan mengancam pelaksanaan perjanjian perdamaian di daerah barat negara itu.
"Amerika Serikat sangat cemas atas situasi keamanan yang memburuk di Darfur Utara dan daerah-daerah terdekat Jabel Marra, Sudan," kata juru bicsra Departemen Luar Negeri AS Victoria Nuland dalam satu pernyataan, Kamis (5/10).
AS juga mengecam serangan Selasa terhadap satu patroli PBB yang menewaskan empat tentara perdamaian PBB dan delapan lainnya cedera, menyerukan dilakukan penyelidikan seluruh serangan terhadap pasukan PBB di wilayah itu.
Lebih dari 70 warga sipil juga tewas di Hashaba, Darfur Utara, pada 25-27 September dalam pertempuran dan serangan udara antara pemberontak dan pasukan pemerintah Sudan, katanya.
Washington menyerukan "penghentian segera dan tanpa syarat serangan udara di daerah-daerah sipil oleh Angkatan Bersenjata Sudan," kata Nuland dan menambahkan bahwa itu melanggar hukum kemanusiaan internasional.
"Serangan-serangan ini menandakan situasi keamanan memburuk di Darfur, yang akan memiliki dampak serius pada pelaksanaan Dokumen Doha bagi Perdamaian di Darfur."
Misi PBB-Uni Afrika (UNAMID) --pasukan perdamaian PBB terbesar -- telah digelar di Darfur selama lebih dari empat tahun dengan satu mandat melindungi warga sipil di daerah seluas Prancis itu.
Pemberontak dari suku-suku Afrika hitam mengangkat senjata menentang pemerintah Khartoum yang dikuasai etnik Arab tahun 2003. Bentrokan-bentrokan dengan pasukan pemerintah, bandit dan konflik antar-etnik terus berlangsung, tetapi tingkat aksi kekerasan menurun dibanding hampir sepuluh tahun lalu.
Pada Juli 2011, pemerintah Sudan dan satu kelompok pemberontak Darfur,Gerakan Pembebasan dan Keadilan (LJM) menandatangani satu perjanjian perdamaian di Doha, ibu kota Qatar. Tetapi kelompok-kelompok bersenjata utama-- Gerakan Keadilan dan Persamaan Hak (JEM) dan faksi-faksi dari Tentara Pembebasan Sudan-- absen dan tidak menandatangani perjanjian itu.
Nuland mengatakan "larangan ketat terhadap badan-badan kemanusiaan di Darfur, termasuk badan-badan PBB menimbulkan keraguan tentang kesediaan pemerintah Sudan untuk melaksanakan perjanjian itu."
"Pemerintah Sudan harus mengizinkan UNAMID dan orgaisasi-organisasi kemanusian lainnya memperoleh akses penuh tanpa hambatan ke seluruh daerah Darfur untuk melindungi dan membantu para korban konflik itu, dan untuk mendukung pelaksanaan perjanjian itu," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika