REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Setara Institute, Hendardi, mengatakan penjelasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait lima solusi ketegangan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri secara normatif berguna bagi penyelesaian kisruh antarlembaga untuk jangka pendek.
"Meskipun, langkah itu terlambat karena terlanjur menguras energi publik dan mempertontonkan betapa koordinasi penegakan hukum dan penyelenggaraan negara yang amburadul, ruwet, dan tidak pasti," kata Hendardi di Jakarta, Senin malam.
Hendardi menilai Presiden tampak jelas tidak suka dikritik dalam soal ini. Tapi, SBY beruntung dengan kebiasaannya merespons di ujung masalah untuk memetik insentif politik dari ketegangan KPK-Polri.
"Cara ini sudah berulang kali terjadi. Selain itu, menegaskan kepemimpinan antikorupsi dengan tindakan, sebagai kepala negara dan pemerintahan, SBY harus bertindak cepat dalam menyikapi berbagai soal," kata Hendardi.