REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota komisi VII Fraksi Partai Golkar Satya Widya Yudha meminta Menteri BUMN Dahlan Iskan menjelaskan siapa saja anggota dewan yang disebutnya telah memeras BUMN agar tidak menjadi fitnah dan polemik di masyarakat.

"Harus dibuktikan ini fakta atau cuma sekedar polemik politik semata," kata anggota komisi VII F-PG Satya Widya Yudha di sela-sela Rapimnas IV PG di Jakarta, Selasa (30/10).

Rapimnas IV PG berlangsung selama dua hari yakni; 29-30 Oktober 2014 dan dilanjutkan dengan peringatan puncak HUT ke 48. Rapimnas diikuti oleh 707 orang yang terdiri dari anggota DPP, DPD I, ormas pendiri dan yang didirikan serta organisasi sayap, anggota Dewan Pertimbangan pusat, dan anggota DPR non pengurus DPP.

Lebih lanjut Satya menjelaskan, polemik dugaan anggota pemeras dengan permintaan klarifikasi DPR atas hasil audit BPK adalah dua hal yang berbeda.

Menurut Satya, komisi VII mengundang Meneg BUMN Dahlan Iskan untuk meminta penjelaskan terkait hasil audit BPK atas PLN. Namun, tambahnya tiba-tiba Dahlan Iskan tidak hadir dan justru melontarkan pernyataan soal adanya anggota dewan pemeras BUMN.

"DPR hanya mau meminta klarifikasi terkait hasil audit BPK soal PLN, yang bisa dijawab dengan mudah oleh Pak Dahlan, ini kok malah sekarang melebar ke mana-mana," kata Satya.

Menurut Satya, audit BPK soal PLN itu harus kita hargai. Hasil audit BPK tersebut menyebutkan adanya pemborosan senilai Rp 4 triliun untuk sewa genset. "Ini pak Dahlan harus dibicarakan secara teknis, jangan politis," kata Satya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika