REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Turki mengesampingkan dialog dengan pemerintah Suriah, kata Menteri Luar Negeri Ahmet Davutoglu pada Selasa, sehari setelah Moskow mengusulkan perundingan dengan Damaskus sebagai satu-satunya jalan untuk menghentikan konflik di negara itu.

"Tidak ada tempat untuk menyelenggarakan dialog dengan pemerintah yang terus melakukan pembunuhan terhadap rakyatnya, bahkan selama Idul Adha," kata Davutoglu dalam jumpa wartawan.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyerukan Barat dan negara-negara regional termasuk Turki untuk memulai perundingan dengan Presiden Bashar al-Assad serta oposisi untuk membuka jalan bagi satu penyelesaian politik di Suriah, yang dilanda hampir 20 bulan konflik.

"Sangat sulit untuk menyelesaikan satu masalah tanpa dialog dengan pemerintah, dan itu adalah satu-satunya masalah yang harus tetap ditempuh melalui satu proses politik," kata Lavrov setelah berembuk dengan Lakhdar Brahimi, utusan perdamaian internasional untuk Suriah.

Davutoglu mengatakan dialog dengan Damaskus merupakan satu langkah yang dapat "melegitimasi pemerintah untuk terus melakukan aksi kekerasan".

Pemerintah Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan, yang pernah menjadi sekutu Presiden Bashar al-Assad, bertikai dengan Damaskus setelah tindakan keras yang mematikan terhadap pemberontakan rakyat yang meletus Maret tahun lalu.

Turki sejak itu menampung 108.0000 pengungsi Suriah yang melarikan diri dari koflik itu, serta para pemimpin militer dan politik oposisi di pengasingan.

Ankara mendukung imbauan Brahimi bagi gencatan senjata selama liburan Idul Adha yang tidak pernah ditaati, dengan masing-masing pihak salig menuduh melakukan pelanggaran. Davutoglu mengatakan gencatan senjata yang gagal itu menyebabkan Turki "sangat terganggu."

Ikuti Whatsapp Channel Republika