REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMBAD -- Presiden Pakistan Asif Ali Zardari, Kamis (1/11), meminta pemerintah menyusun rencana agar SIM card tak dikirim ke toko pengecer dan gerai perusahaan telepon genggam.
Zardari secara serius memperhatikan penggunaan telepon genggam oleh gerilyawan dan penjahat. Presiden Pakistan itu, sewaktu memimpin pertemuan di Kota Pelabuhan Karachi mengenai hukum dan situasi keamanan, juga mengeluarkan instruksi bahwa SIM card telepon genggam dikirim ke alamat pemohon sebagaimana disebutkan di Kartu Identitas Nasional yang Dikomputerisasi, kata juru bicara pemerintah.
Presiden Pakistan tersebut menginstruksikan Menteri Dalam Negeri untuk menyusun rancangan kebijakan mengenai itu untuk disetujui oleh kabinet, kata Juru Bicara Senator Farhatullah Babar setelah pertemuan tersebut sebagaimana dilaporkan Xinhua --yang dipantau di Jakarta, Jumat pagi.
Kementerian Dalam Negeri menyatakan gerilyawan dan gerombolan penjahat secara rutin menggunakan SIM Card palsu telepon genggam mereka untuk melakukan kontak guna melancarkan serangan dan aksi kejahatan.
Pemerintah untuk sementara telah memblokir layanan telepon genggam di 13 kota besar utama pada hari pertama Idul Adha, akhir pekan lalu, karena adanya ancaman serangan.
Para pejabat mengatakan jutaan SIM Card palsu masih digunakan oleh rakyat dan gerilyawan yang memanfaatkan kelemahan sistem untuk memperoleh SIM card dari gerai tak resmi di seluruh negeri tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika