REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pernyataan KPU yang menyatakan Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi (BPPT) tidak mampu membuat Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dinilai telah melecehkan teknokrat Indonesia.

"Tidak masuk akal bila BPPT tidak mampu membuat Sipol sehingga KPU harus menggunakan sistem buatan asing. BPPT bisa membuat mobil dan pesawat, masa tidak bisa membuat sebuah sistem informasi," ujar Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti di Jakarta, Jumat (2/11).

Karena itu, dia berharap BPPT bersedia memberikan komentar terhadap permasalahan Sipol yang muncul dalam tahapan verifikasi administrasi partai politik peserta pemilu. Dia mengatakan sejak awal sudah menduga bahwa Sipol hanya sebuah aplikasi uji coba yang digunakan KPU. 

Akibatnya, terbukti bahwa Sipol tidak siap dipakai sebagai instrumen dalam verifikasi partai politik. "Saya menduga keterlambatan KPU dalam menyelesaikan verifikasi administrasi karena adanya transisi data dari Sipol ke manual. KPU di daerah saja malah lebih cepat menggunakan cara manual," bebernya.

Ray mengatakan KPU saat ini tidak lebih baik dibandingkan yang sebelumnya, meskipun setiap komisionernya sudah pernah menjadi anggota di KPU provinsi. "KPU saat ini lamban dalam membuat kebijakan. Seharusnya jauh hari sebelum tahapan-tahapan dimulai, KPU sudah membuat peraturan-peraturan yang menjadi dasar pelaksaan," katanya.

Akibatnya, kata dia, kerja KPU menjadi tidak tepat waktu sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan sendiri. Pengunduran pengumuman verifikasi administrasi partai politik misalnya, terjadi hingga berkali-kali.

"KPU saat ini juga sangat tertutup dengan masyarakat, partai politik dan media. Jauh lebih tertutup daripada KPU yang sebelumnya," ujarnya.

Dia mencontohkan, KPU tidak memberikan penjelasan secara gamblang mengenai apa saja yang membuat partai-partai dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika