REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Organisasi Kepemudaan Partai Amanat Nasional (PAN), Garda Muda Nasional (GMN) memprediksi generasi penerus bangsa akan banyak yang menjadi kuli kebun. Hal ini terjadi karena saat ini, hanya ada 8,7 persen dari 195 juta hektar daratan di Indonesia yang murni dikelola masyarakat Indonesia.

"Selebihnya dipakai untuk perkebunan yang dikelola perusahaan besar, baik dalam negeri maupun asing. Ini memprihatinkan," jelas Ketua Umum DPP GMN, Kuntum Khairu Basa, di Jakarta, Kamis (15/11) dini hari.

Dia merujuk kepada data Indonesian for Global Justice (IGC) yang menyatakan 42 juta hektar daratan dimanfaatkan pertambangan. Setidaknya, 95 juta hektar untuk penggalian sumber minyak dan gas.

Sejumlah 32 juta hektar untuk kehutanan, dan 9 juta hektar untuk perkebunan sawit. Total 178 juta Hektar. "Berarti tersisa 17 juta hektar atau sebesar 8,7 persen, yang murni dimiliki penduduk Indonesia," jelasnya.

Dia mengatakan. Kondisi ini tidak dapat dibiarkan.

"Jika tidak disikapi serius, 10 tahun mendatang, generasi penerus Bangsa Indonesia akan menjadi kuli kebun diatas tanahnya sendiri atau pilihan kedua, yakni hidup diatas laut berumahkan rakit," jelasnya.

Kondisi ini dinilainya tidak jauh berbeda dengan TKI yang bekerja di Malaysia. Mereka ada yang menjaga dan mengelola perkebunan kelapa sawit milik masyarakat Malaysia.

Pihaknya kemudian mendesak Presiden SBY dan DPR untuk mengevaluasi dan menyetop semua bentuk perizinan ataupun hibah tanah kepada asing.

"Tidak boleh sejengkal tanahpun dikelola oleh asing dengan alasan apapun," jelasnya.

"Tanah ini milik Rakyat Indonesia, bukan milik asing. Harus dikelola rakyat," imbuhnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika