REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Almuzzammil Yusuf, mengatakan jika Hakim Yamani terbukti bersalah memalsukan putusan pidana dan penyuapan maka harus dihukum pidana. Dia tidak cukup hanya diberhentikan secara tidak hormat.
"Kami minta tidak hanya diberhentikan secara tidak hormat. Jika Hakim Yamani terbukti memalsukan putusan hakim, apalagi terbukti menerima suap," jelasnya, di Jakarta, Jumat (30/11). Majelis Kehormatan Hakim harus merekomendasikan kepada Kepolisian agar
memproses secara hukum di pengadilan umum agar ia diberi sanksi pidana.
Alasannya, kata Muzzammil, jika benar ia telah dengan sengaja memalsukan putusan pidana Hengky, pemilik pabrik narkoba maka Hakim Yamani diduga telah terlibat bersekongkol dalam mengedarkan narkoba di Indonesia.
"Ini adalah kejahatan peradilan yang sangat kejam. Sebagai seorang hakim, ia bisa dituntut telah turut serta memuluskan peredaran narkoba di Indonesia," ujarnya.
Selain menelusuri kasus pemalsuan putusan, kata Muzzammil, Komisi Yudisial harus menelusuri apakah ditemukan adanya kasus penyuapan dalam kasus ini. "Kami juga meminta agar KY menelusuri ke belakang kasus-kasus apa saja yang telah diadili oleh Pak Yamani untuk dicari adakah pelanggaran serupa terjadi pada masa lalu," terangya.
Untuk itu, KY perlu menerima pengaduan laporan dari masyarakat secara terbuka. "Untuk mengetahui sepak terjang Pak Yamani dalam menangani berbagai kasus sebelumnya," imbuhnya. Jika itu semua telah dilakukan dan hasilnya Yamani terbukti pernah melakukan hal serupa di masa lalu maka, menurut Muzzammil, sanksi yang diberikan kepada Yamani harus sanksi pidana yang maksimal.
"Harus sanksi berat setara dengan sanksi yang diberikan kepada pengedar narkoba kelas berat. Hal ini berlaku jika kedua hakim lainnya (Imron Anwari dan Hakim Nyak Pha) terlibat," ujarnya.
Sebagai lembaga penyeleksi dan pengawas para hakim, terang Muzzammil, Komisi Yudisial harus mengevaluasi terhadap semua kinerjanya dalam mengawasi dan menyeleksi para calon hakim agung. "Kami minta KY lebih selektif dan ketat," pintanya.
Muzzammil berharap para hakim dan siapapun para penegak hukum tidak main-main dengan kasus narkoba. "Ini adalah kejahatan extraordinary melebih terorisme. Akibat narkoba masa depan generasi muda kita hancur," terangnya.
Politisi asal Lampung ini berharap agar semua hakim menjalankan kewajibannya dan menjunjung tinggi kehormatannya sebagai pemutus perkara hukum di pengadilan. "Jika keadilan tidak bisa ditegakkan, ini ancaman bagi Indonesia yang merupakan negara hukum," tegasnya.
Seperti telah diketahui Henky adalah pemilik pabrik ekstasi di Surabaya. PN Surabaya memvonis 17 tahun penjara, Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya menghukum 18 tahun penjara dan kasasi MA mengubah hukuman Hengky menjadi hukuman mati. Namun oleh Imron Anwari, Hakim Nyak Pha dan Ahmad Yamani, hukuman Hengky menjadi 15 tahun penjara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika