REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dana kampanye harus dibatasi. Hal ini untuk menjamin ketegasan gubernur Jakarta di masa kepemimpinannya. "Gubernur Jakarta harus tegas dan berani berkata tidak. Hal ini bisa dilakukan jika mereka tidak bergantung, baik pada donatur kampanye atau partai. Sehingga jika ada maksud tertentu yang berlawanan dengan kepentingan rakyat dia bisa bertindak cepat," ujar pengamat politik, Burhanudin Muhtadi.

Dana tersebut bukan hanya penerimaan, tapi juga pengeluaran selama kampanye. Menurut Burhanudin para bakal calon harus menandatangani sebuah fakta integritas. "Ini untuk menjamin kesungguhan para calon gubernur," katanya.