REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dana kampanye harus dibatasi. Hal ini untuk menjamin ketegasan gubernur Jakarta di masa kepemimpinannya. "Gubernur Jakarta harus tegas dan berani berkata tidak. Hal ini bisa dilakukan jika mereka tidak bergantung, baik pada donatur kampanye atau partai. Sehingga jika ada maksud tertentu yang berlawanan dengan kepentingan rakyat dia bisa bertindak cepat," ujar pengamat politik, Burhanudin Muhtadi.

Dana tersebut bukan hanya penerimaan, tapi juga pengeluaran selama kampanye. Menurut Burhanudin para bakal calon harus menandatangani sebuah fakta integritas. "Ini untuk menjamin kesungguhan para calon gubernur," katanya.

Pemimpin yang tidak bergantung juga lebih peka terhadap rakyat. Mereka tidak segan langsung maju, apabila rakyat menghadapi masalah.

Kondisi Jakarta saat ini merupakan akibat lemahnya kepemimpinan. Hal ini bisa dikarenakan banyaknya kepentingan di belakang kepemimpinan.

"Karena pemilukada Jakarta ini lebih banyak dilihat pada aspek politik dan ekonomi, dibanding kegunaan bagi rakyat. Gubernur terpilih diharapkan bisa membantu partai memenangkan pemilihahn presiden. Dari sisi ekonomi, dalam pemilu banyak sekali dana beredar. Hal ini bisa digunakan sebagai sumber pendapatan partai," kata Burhanudin

Ikuti Whatsapp Channel Republika